Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
UTUSAN PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, mendesak junta membebaskan segala tuntutan kepada semua tahanan politik (Tapol). Namun junta Myanmar belum menggubris permintaan yang termasuk di dalamnya terdapat eks Presiden Myanmar Aung San Suu Kyi.
"Kunjungan saya untuk menyampaikan keprihatinan PBB dan mengusulkan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mengurangi konflik dan penderitaan rakyat. Keterlibatan PBB sama sekali tidak memberikan legitimasi," kata Heyzer dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh PBB.
Pernyataan itu ia sampaikan langsung kepada pejabat penguasa junta Myanmar, Min Aung Hlaing. Heyzer juga meminta Hlaing untuk memberlakukan moratorium eksekusi dan membebaskan semua tapol.
Dia juga meminta pertemuan dengan Aung San Suu Kyi dan meminta pembebasan salah satu penasihatnya asal Australia Sean Turnell, yang ditahan selama kudeta pada Februari 2021.
"Saya ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya (Aung San Suu Kyi) sesegera mungkin. Dia adalah pemangku kepentingan penting untuk dialog saya dengan semua pihak terkait," ucap Heyzer.
Baca juga: Junta Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi di Penjara Super Ketat
Aung San Suu Kyi, 77, yang ditahan di sel isolasi di penjara Naypyidaw, telah didakwa dengan setidaknya 18 pelanggaran mulai dari korupsi hingga pelanggaran pemilu, dengan ancaman hukuman penjara maksimum gabungan hampir 190 tahun.
Namun, juru bicara militer Myanmar Zaw Min Tun mengatakan mereka tidak akan mengizinkan siapa pun untuk bertemu orang-orang yang menghadapi tuntutan pidana.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi awal tahun lalu. Mereka juga melancarkan tindakan keras terhadap protes damai dan gerakan perlawanan bersenjata yang mengikutinya,
Kecaman global terbaru diberikan kepada junta Myanmar usai mengeksekusi empat aktivis demokrasi. Pengadilan Myanmar juga telah menjatuhkan hukuman penjara yang lama kepada para tapol. Kunjungan Heyzer terjadi sehari setelah pengadilan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada pemimpin terguling negara itu Aung San Suu Kyi atas tuduhan korupsi yang menurut para kritikus dibuat-buat.(CNA/OL-5)
PEMERINTAH Tiongkok mengeksekusi 11 terpidana, termasuk anggota keluarga Ming, yang terlibat jaringan penipuan telekomunikasi lintas negara serta pembunuhan berencana di Myanmar.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved