Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Senin (25/7), mengecam eksekusi empat tahanan politik oleh junta militer Myanmar dan menegaskan optimismenya bahwa eksekusi itu tidak akan mengendurkan gerakan demokrasi di negara Asia Tenggara itu.
"Aksi kekerasan yang memuakkan ini merupakan bukti ketidakpedulian junta Myanmar terhadap hak asasi manusia dan hukum," ujar Blinken terkait eksekusi mati terhadap seorang mantan anggota DPR Myanmar, aktivis prodemokrasi, dan dua orang lainnya.
"Pengadilan sandiwara junta dan eksekusi ini merupakan bukti upaya mereka menekan demokrasi. Namun, aksi ini tidak akan meredakan semangat warga Burma yang berani," lanjutnya menggunakan nama lama Myanmar.
Baca juga: Tidak Mempan Dikritik, Junta Myanmar Eksekusi Empat Orang
"Amerika Serikat mendukung warga Burma untuk meraih kebebasan dan demokrasi serta menyerukan junta militer untuk menghormati aspirasi demokrasi warga yang tidak ingin hidup di bawah tirani militer."
AS telah menjatuhkan sejumlah sanksi sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, Februari tahun lalu. (AFP/OL-1)
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved