Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Junta Myanmar telah mengeksekusi empat tahanan termasuk seorang mantan anggota parlemen dari partai Aung San Suu Kyi, Zeya Thaw, pada Senin (25/7). Hukuman yang ditentang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menambah panjang catatan kelam junta Myanmar.
"Keempatnya, termasuk aktivis demokrasi, dieksekusi karena memimpin aksi teror brutal dan tidak manusiawi," kata surat kabar Global New Light of Myanmar.
Surat kabar itu mengatakan eksekusi dilakukan di bawah prosedur penjara tanpa mengatakan kapan atau bagaimana keempat pria itu dibunuh. Sebelumnya junta Myanmar telah mendakwa puluhan aktivis anti-kudeta dengan hukuman mati.
Namun empat orang tersebut menjadi yang pertama pelaksanaan hukuman ini. Phyo Zeya Thaw merupakan mantan anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Dia ditangkap junta Myanmar pada November 2021 dan dijatuhi hukuman mati pada Januari 2022 karena pelanggaran di bawah undang-undang anti-terorisme. Aktivis demokrasi terkemuka Kyaw Min Yu lebih dikenal sebagai Jimmy menerima hukuman yang sama dari pengadilan militer.
Dua pria lainnya dan dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang wanita yang mereka duga adalah informan junta di Yangon. Bulan lalu junta Myanmar dikritik dunia internasional usai mengumumkan niat untuk melaksanakan eksekusi mati keempat orang tersebut.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengutuk keputusan junta tersebut. Dia menyebutnya sebagai noelanggaran terang-terangan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.
Phyo Zeya Thaw telah dituduh mengatur beberapa serangan terhadap pasukan rezim, termasuk serangan senjata di kereta komuter di Yangon pada Agustus yang menewaskan lima polisi. (The Straits Times/OL-12)
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Presiden AS Donald Trump desak Brasil hentikan proses hukum terhadap Jair Bolsonaro. Presiden Lula menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Brasil.
Bersaksi di pengadilan, mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan mengadili mantan Presiden Jair Bolsonaro atas tuduhan upaya kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.
Peneliti Imparsial menilai beberapa muatan dalam RUU TNI seperti hendak mengembalikan dwi fungsi ABRI dan pasal kudeta, karena memperbolehkan militer aktif duduk di jabatan sipil.
MANTAN Presiden Brasil Jair Bolsonaro didakwa mendalangi upaya kudeta terkait kerusuhan di ibu kota Brasilia pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved