Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKELOMPOK pakar hak asasi manusia independen PBB menyatakan kekhawatiran, Rabu (15/6), atas tindakan keras terhadap guru dan masyarakat sipil yang lebih luas di Iran. Kelompok itu menuntut agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Para ahli, yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak berbicara atas namanya, menuduh bahwa lebih dari 80 guru telah ditangkap atau dipanggil oleh pihak berwenang di republik Islam itu. Penangkapan yang dilaporkan terjadi di tengah protes berulang-ulang oleh para guru terhadap kondisi kerja dan upah rendah, termasuk yang diadakan pada 1 Mei Hari Buruh Internasional ketika mereka turun ke jalan di beberapa kota, diikuti oleh pekerja transportasi.
"Kami khawatir dengan eskalasi penangkapan sewenang-wenang baru-baru ini terhadap guru, pembela hak-hak buruh dan pemimpin serikat pekerja, pengacara, pembela hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat sipil lain," kata para ahli dalam pernyataan PBB. "Ruang bagi masyarakat sipil dan asosiasi independen untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka yang sah menjadi sangat sempit," tambah mereka.
Baca juga: Iran Yakin Dua Ilmuwannya Mati Diracun Israel lewat Makanan
Para ahli juga menuduh bahwa lima orang telah tewas dalam protes yang lebih luas sejak awal Mei, karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan. Mereka menyalahkan keputusan pemerintah untuk memotong subsidi makanan karena memicu protes bersama dengan kemarahan atas korupsi. Pernyataan itu menyerukan, "Mereka yang bertanggung jawab menggunakan kekuatan berlebihan untuk dimintai pertanggungjawaban melalui penyelidikan yang komprehensif dan independen."
Iran telah terperosok dalam krisis ekonomi sejak AS menerapkan kembali sanksi besar-besaran setelah presiden saat itu Donald Trump pada 2018 secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir antara Teheran dan kekuatan dunia. Negara itu dalam beberapa pekan terakhir juga dilanda protes yang dipicu oleh runtuhnya sebagian bangunan di barat daya kota Abadan pada 23 Mei.
Baca juga: Iran Sebut Yunani Putuskan Pelepasan Minyaknya yang Disita
Pihak berwenang mengatakan mereka telah menangkap 13 pejabat, termasuk seorang wali kota dan dua mantan wali kota, sehubungan dengan salah satu bencana paling mematikan di Iran dalam beberapa tahun itu.
Namun pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bulan lalu bahwa protes dieksploitasi oleh musuh Iran yang merujuk terutama ke Amerika Serikat. "Ini salah perhitungan yang mereka pikir bisa membuat bangsa Iran menentang republik Islam," dia memperingatkan. (AFP/OL-14)
Serangan Rusia di Bogodukhiv, Ukraina, tewaskan 4 warga sipil termasuk 3 balita. Tragedi ini terjadi di tengah upaya negosiasi damai di Abu Dhabi.
Program undian ini mendapat respons positif dari masyarakat.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Para delegasi SMA Labschool Jakarta berkunjung dan diterima oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo di kantor KBRI Indonesia di Washington DC.
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved