Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEKELOMPOK pakar hak asasi manusia independen PBB menyatakan kekhawatiran, Rabu (15/6), atas tindakan keras terhadap guru dan masyarakat sipil yang lebih luas di Iran. Kelompok itu menuntut agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Para ahli, yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak berbicara atas namanya, menuduh bahwa lebih dari 80 guru telah ditangkap atau dipanggil oleh pihak berwenang di republik Islam itu. Penangkapan yang dilaporkan terjadi di tengah protes berulang-ulang oleh para guru terhadap kondisi kerja dan upah rendah, termasuk yang diadakan pada 1 Mei Hari Buruh Internasional ketika mereka turun ke jalan di beberapa kota, diikuti oleh pekerja transportasi.
"Kami khawatir dengan eskalasi penangkapan sewenang-wenang baru-baru ini terhadap guru, pembela hak-hak buruh dan pemimpin serikat pekerja, pengacara, pembela hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat sipil lain," kata para ahli dalam pernyataan PBB. "Ruang bagi masyarakat sipil dan asosiasi independen untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka yang sah menjadi sangat sempit," tambah mereka.
Baca juga: Iran Yakin Dua Ilmuwannya Mati Diracun Israel lewat Makanan
Para ahli juga menuduh bahwa lima orang telah tewas dalam protes yang lebih luas sejak awal Mei, karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan. Mereka menyalahkan keputusan pemerintah untuk memotong subsidi makanan karena memicu protes bersama dengan kemarahan atas korupsi. Pernyataan itu menyerukan, "Mereka yang bertanggung jawab menggunakan kekuatan berlebihan untuk dimintai pertanggungjawaban melalui penyelidikan yang komprehensif dan independen."
Iran telah terperosok dalam krisis ekonomi sejak AS menerapkan kembali sanksi besar-besaran setelah presiden saat itu Donald Trump pada 2018 secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir antara Teheran dan kekuatan dunia. Negara itu dalam beberapa pekan terakhir juga dilanda protes yang dipicu oleh runtuhnya sebagian bangunan di barat daya kota Abadan pada 23 Mei.
Baca juga: Iran Sebut Yunani Putuskan Pelepasan Minyaknya yang Disita
Pihak berwenang mengatakan mereka telah menangkap 13 pejabat, termasuk seorang wali kota dan dua mantan wali kota, sehubungan dengan salah satu bencana paling mematikan di Iran dalam beberapa tahun itu.
Namun pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bulan lalu bahwa protes dieksploitasi oleh musuh Iran yang merujuk terutama ke Amerika Serikat. "Ini salah perhitungan yang mereka pikir bisa membuat bangsa Iran menentang republik Islam," dia memperingatkan. (AFP/OL-14)
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved