Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKELOMPOK pakar hak asasi manusia independen PBB menyatakan kekhawatiran, Rabu (15/6), atas tindakan keras terhadap guru dan masyarakat sipil yang lebih luas di Iran. Kelompok itu menuntut agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Para ahli, yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak berbicara atas namanya, menuduh bahwa lebih dari 80 guru telah ditangkap atau dipanggil oleh pihak berwenang di republik Islam itu. Penangkapan yang dilaporkan terjadi di tengah protes berulang-ulang oleh para guru terhadap kondisi kerja dan upah rendah, termasuk yang diadakan pada 1 Mei Hari Buruh Internasional ketika mereka turun ke jalan di beberapa kota, diikuti oleh pekerja transportasi.
"Kami khawatir dengan eskalasi penangkapan sewenang-wenang baru-baru ini terhadap guru, pembela hak-hak buruh dan pemimpin serikat pekerja, pengacara, pembela hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat sipil lain," kata para ahli dalam pernyataan PBB. "Ruang bagi masyarakat sipil dan asosiasi independen untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka yang sah menjadi sangat sempit," tambah mereka.
Baca juga: Iran Yakin Dua Ilmuwannya Mati Diracun Israel lewat Makanan
Para ahli juga menuduh bahwa lima orang telah tewas dalam protes yang lebih luas sejak awal Mei, karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan. Mereka menyalahkan keputusan pemerintah untuk memotong subsidi makanan karena memicu protes bersama dengan kemarahan atas korupsi. Pernyataan itu menyerukan, "Mereka yang bertanggung jawab menggunakan kekuatan berlebihan untuk dimintai pertanggungjawaban melalui penyelidikan yang komprehensif dan independen."
Iran telah terperosok dalam krisis ekonomi sejak AS menerapkan kembali sanksi besar-besaran setelah presiden saat itu Donald Trump pada 2018 secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir antara Teheran dan kekuatan dunia. Negara itu dalam beberapa pekan terakhir juga dilanda protes yang dipicu oleh runtuhnya sebagian bangunan di barat daya kota Abadan pada 23 Mei.
Baca juga: Iran Sebut Yunani Putuskan Pelepasan Minyaknya yang Disita
Pihak berwenang mengatakan mereka telah menangkap 13 pejabat, termasuk seorang wali kota dan dua mantan wali kota, sehubungan dengan salah satu bencana paling mematikan di Iran dalam beberapa tahun itu.
Namun pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bulan lalu bahwa protes dieksploitasi oleh musuh Iran yang merujuk terutama ke Amerika Serikat. "Ini salah perhitungan yang mereka pikir bisa membuat bangsa Iran menentang republik Islam," dia memperingatkan. (AFP/OL-14)
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Rabu (14/1), menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Iran.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved