Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SEKELOMPOK pakar hak asasi manusia independen PBB menyatakan kekhawatiran, Rabu (15/6), atas tindakan keras terhadap guru dan masyarakat sipil yang lebih luas di Iran. Kelompok itu menuntut agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Para ahli, yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak berbicara atas namanya, menuduh bahwa lebih dari 80 guru telah ditangkap atau dipanggil oleh pihak berwenang di republik Islam itu. Penangkapan yang dilaporkan terjadi di tengah protes berulang-ulang oleh para guru terhadap kondisi kerja dan upah rendah, termasuk yang diadakan pada 1 Mei Hari Buruh Internasional ketika mereka turun ke jalan di beberapa kota, diikuti oleh pekerja transportasi.
"Kami khawatir dengan eskalasi penangkapan sewenang-wenang baru-baru ini terhadap guru, pembela hak-hak buruh dan pemimpin serikat pekerja, pengacara, pembela hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat sipil lain," kata para ahli dalam pernyataan PBB. "Ruang bagi masyarakat sipil dan asosiasi independen untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka yang sah menjadi sangat sempit," tambah mereka.
Baca juga: Iran Yakin Dua Ilmuwannya Mati Diracun Israel lewat Makanan
Para ahli juga menuduh bahwa lima orang telah tewas dalam protes yang lebih luas sejak awal Mei, karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan. Mereka menyalahkan keputusan pemerintah untuk memotong subsidi makanan karena memicu protes bersama dengan kemarahan atas korupsi. Pernyataan itu menyerukan, "Mereka yang bertanggung jawab menggunakan kekuatan berlebihan untuk dimintai pertanggungjawaban melalui penyelidikan yang komprehensif dan independen."
Iran telah terperosok dalam krisis ekonomi sejak AS menerapkan kembali sanksi besar-besaran setelah presiden saat itu Donald Trump pada 2018 secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir antara Teheran dan kekuatan dunia. Negara itu dalam beberapa pekan terakhir juga dilanda protes yang dipicu oleh runtuhnya sebagian bangunan di barat daya kota Abadan pada 23 Mei.
Baca juga: Iran Sebut Yunani Putuskan Pelepasan Minyaknya yang Disita
Pihak berwenang mengatakan mereka telah menangkap 13 pejabat, termasuk seorang wali kota dan dua mantan wali kota, sehubungan dengan salah satu bencana paling mematikan di Iran dalam beberapa tahun itu.
Namun pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bulan lalu bahwa protes dieksploitasi oleh musuh Iran yang merujuk terutama ke Amerika Serikat. "Ini salah perhitungan yang mereka pikir bisa membuat bangsa Iran menentang republik Islam," dia memperingatkan. (AFP/OL-14)
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Inggris berencana mengakui Negara Palestina paling cepat pada September.
PBB menyebut Gaza menghadapi krisis kelaparan terburuk dengan lebih dari 20 ribu anak alami gizi buruk.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved