Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Pendidikan Brasil Milton Ribeiro, pada Senin (28/3), mengundurkan diri setelah diselidiki atas tuduhan penyaluran dana federal kepada sekutu politiknya yakni dua pendeta yang berpengaruh atas permintaan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.
Milton Ribeiro telah berada di kursi panas sejak minggu lalu. Surat kabar Folha de Sao Paulo mengungkapkan rekaman audio yang berisi bahwa dia memberikan prioritas dalam memutuskan permintaan pendanaan sekolah ke kotamadya yang diatur "teman" dari dua pendeta tersebut atas permintaan presiden.
"Saya telah memutuskan untuk meminta presiden untuk mencopot saya dari jabatan saya, untuk memastikan tidak ada keraguan atas perilaku saya atau pemerintah federal," tulis Ribeiro dalam surat pengunduran dirinya, yang dipublikasikan di media Brasil.
Baca juga : PLN Icon Plus Beri Bantuan kepada 10 Sekolah dan Masyarakat di Palembang
Dia membantah telah melakukan kesalahan. Dan dia sepenuhnya yakin namanya akan dibersihkan. Bolsonaro pun menerima pengunduran diri itu, menurut catatan dalam lembaran negara.
Menurut Folha, Ribeiro mengatakan pada pertemuan yang dihadiri oleh pendeta evangelis Gilmar Santos dan Arilton Moura bahwa dia memprioritaskan permintaan dana dari teman-teman Pastor Gilmar, yang katanya adalah "permintaan khusus" dari Bolsonaro.
Seorang wali kota mengatakan bahwa dia telah dimintai satu kilo emas sebagai imbalan karena permintaan pendanaan sekolahnya disetujui, lapor surat kabar Estado de Sao Paulo.
Hal Itu memicu seruan dari anggota parlemen oposisi untuk tidak hanya Ribeiro, tetapi presiden juga harus diselidiki atas tuduhan menggunakan pengaruhnya.
Untuk diketahui, Bolsonaro memenangkan kursi kepresidenan pada 2018 dengan dukungan kuat dari gerakan Kristen evangelis yang kuat di Brasil. Dia pun ingin mempertahankan suara evangelis saat dia bersiap untuk mencalonkan diri kembali pada Oktober.(AFP/Nur/OL-09)
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju.
Direktur Indef Esther Sri Astuti menuturkan, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan pekerjaan mudah.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved