Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan Brasil Milton Ribeiro, pada Senin (28/3), mengundurkan diri setelah diselidiki atas tuduhan penyaluran dana federal kepada sekutu politiknya yakni dua pendeta yang berpengaruh atas permintaan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.
Milton Ribeiro telah berada di kursi panas sejak minggu lalu. Surat kabar Folha de Sao Paulo mengungkapkan rekaman audio yang berisi bahwa dia memberikan prioritas dalam memutuskan permintaan pendanaan sekolah ke kotamadya yang diatur "teman" dari dua pendeta tersebut atas permintaan presiden.
"Saya telah memutuskan untuk meminta presiden untuk mencopot saya dari jabatan saya, untuk memastikan tidak ada keraguan atas perilaku saya atau pemerintah federal," tulis Ribeiro dalam surat pengunduran dirinya, yang dipublikasikan di media Brasil.
Baca juga : PLN Icon Plus Beri Bantuan kepada 10 Sekolah dan Masyarakat di Palembang
Dia membantah telah melakukan kesalahan. Dan dia sepenuhnya yakin namanya akan dibersihkan. Bolsonaro pun menerima pengunduran diri itu, menurut catatan dalam lembaran negara.
Menurut Folha, Ribeiro mengatakan pada pertemuan yang dihadiri oleh pendeta evangelis Gilmar Santos dan Arilton Moura bahwa dia memprioritaskan permintaan dana dari teman-teman Pastor Gilmar, yang katanya adalah "permintaan khusus" dari Bolsonaro.
Seorang wali kota mengatakan bahwa dia telah dimintai satu kilo emas sebagai imbalan karena permintaan pendanaan sekolahnya disetujui, lapor surat kabar Estado de Sao Paulo.
Hal Itu memicu seruan dari anggota parlemen oposisi untuk tidak hanya Ribeiro, tetapi presiden juga harus diselidiki atas tuduhan menggunakan pengaruhnya.
Untuk diketahui, Bolsonaro memenangkan kursi kepresidenan pada 2018 dengan dukungan kuat dari gerakan Kristen evangelis yang kuat di Brasil. Dia pun ingin mempertahankan suara evangelis saat dia bersiap untuk mencalonkan diri kembali pada Oktober.(AFP/Nur/OL-09)
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju.
Direktur Indef Esther Sri Astuti menuturkan, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan pekerjaan mudah.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved