SEORANG pakar hak asasi PBB mengecam komunitas internasional pada Jumat (25/3) karena membiarkan pendudukan Israel selama beberapa dekade di wilayah Palestina berkembang menjadi sistem apartheid. Michael Lynk, pelapor khusus PBB tentang situasi hak di wilayah Palestina yang diduduki, bergabung dengan semakin banyak suara yang menggambarkan kebijakan pemisahan Israel sebagai apartheid.
Mempresentasikan laporan terakhirnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, pakar independen itu mengatakan bahwa pendudukan Israel, yang sekarang telah memasuki tahun ke-55 dengan akhir yang belum terlihat, telah menjadi semakin mengakar dan represif. "Ini apartheid," katanya.
Ia menunjuk pada, "Perampasan tanah tanpa henti, permukiman khusus Yahudi yang terus berkembang, sistem hukum ganda, kesenjangan besar dalam kondisi kehidupan antara pemukim Israel dan orang-orang Palestina yang tinggal di antara mereka, pemisahan yang luas di hak politik." Israel telah menguasai Tepi Barat dan Jerusalem timur sejak 1967. Sekitar 700.000 pemukim Yahudi sekarang tinggal di kedua wilayah tersebut dalam permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Baca juga: Israel Jamu AS dan Tiga Negara Arab pada Minggu-Senin
Lynk mengakui bahwa sistem Israel tidak memiliki beberapa fitur Afrika Selatan era apartheid, seperti larangan interaksi rasial. Namun, katanya, "Ada kebijakan kejam dari aturan 'keterpisahan' Israel yang tidak dipraktikkan di Afrika selatan, seperti jalan raya terpisah, tembok tinggi, dan pos pemeriksaan yang luas."
"Dengan mata masyarakat internasional terbuka lebar, Israel telah memaksakan terhadap Palestina suatu realitas apartheid di dunia pasca-apartheid." Lynk berbicara setelah kelompok hak asasi, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, dan B'Tselem yang berbasis di Israel mulai menggunakan label apartheid untuk merujuk pada pendudukan Israel.
Baca juga: Iran: Israel Hidup dari Ketidakstabilan dan Korbankan Orang Lain
Pakar independen, yang ditunjuk oleh dewan hak asasi manusia PBB tetapi tidak berbicara atas nama badan dunia itu, menyalahkan komunitas internasional. Dia mengecam keengganan luar biasa dari komunitas internasional untuk memaksakan tindakan akuntabilitas apa pun pada Israel untuk pendudukan selamanya yang telah dilakukan dengan sangat bertentangan dengan hukum internasional dan dengan mata masyarakat internasional terbuka lebar. (AFP/OL-14)
