SEBAGAI Presidensi G20, Indonesia siap menjalankan tugas sesuai aturan yang sudah digariskan. Forum ini akan bebas dari intervensi dan keberpihakan atas konflik antara Rusia dan Ukraina.
“Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” ujar Staf Khusus Menlu RI untuk Penguatan Program Prioritas Dian Triansyah Djani dalam keterangan virtual, Kamis (24/3).
Menurutnya, pemerintah akan menjalankan peran sebagai Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 secara netral. Salah satu buktinya, Indonesia telah melayangkan undangan kepada seluruh peserta agenda, termasuk Rusia.
Baca juga: Biden Datangi KTT NATO, Sanksi Baru Rusia Menanti
“Sesuai dengan sebelumnya, memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” imbuh Dian.
Pertemuan akbar ini dikatakannya fokus membahas solusi pemulihan ekonomi dunia. Dalam susunan agenda G20, bahkan tidak ada pembahasan terkaitperang Rusia-Ukraina.
Semua peserta G20 akan diajak mencurahkan pemikiran untuk mendapatkan ide segar dalam perbaikan ekonomi global. Dengan begitu, semua negara, bukan hanya yang tergabung dalam G20, mendapatkan dampak positif.
Menurut Dian, masyarakat dunia mengharapkan perbaikan ekonomi yang diguncang pandemi covid-19. Pun, G20 diharapkan menjadi motor penggerak bagi negara-negara berkembang dan miskin dalam memulihkan ekonomi.
Baca juga: Utusan Khusus Putin Mengundurkan Diri
Terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menillai sikap Indonesia sudah tepat sebagai Presidensi G20. Dalam hal ini, tidak mengaitkan agenda tersebut dengan konflik Rusia-Ukraina. Tantangannya Indonesia mesti menghadirkan semua anggota.
“lndonesia menjadi medan tarik-menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya. Mengingat, Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 pada November mendatang," tutur Hikmahanto.(OL-11)
