Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENGADILAN junta Myanmar telah memukul pemimpin sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi dengan lima tuduhan korupsi baru terkait dengan dugaan penyewaan dan pembelian helikopter. Ini menurut sumber yang dekat dengan kasus tersebut kepada AFP.
Peraih Nobel itu telah ditahan sejak kudeta pada 1 Februari tahun lalu yang memicu aksi protes massal dan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dengan lebih dari 1.400 warga sipil tewas, menurut kelompok pemantau lokal. Suu Kyi menghadapi serangkaian tuduhan kriminal dan korupsi, termasuk melanggar undang-undang rahasia resmi negara.
Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman lebih dari 100 tahun penjara. Tuduhan itu ditujukan kepada Suu Kyi pada Jumat (14/1) sore dan terkait dengan penyewaan, pemeliharaan, dan pembelian helikopter.
Mantan presiden Myanmar U Win Myint, kata mereka, juga dikenai tuduhan yang sama. Pada Desember, surat kabar negara Global New Light of Myanmar mengatakan keduanya akan dituntut karena tidak mengikuti regulasi keuangan dan menyebabkan kerugian negara atas penyewaan dan pembelian helikopter untuk mantan menteri pemerintah Win Myat Aye.
Dia menyewa helikopter dari 2019 hingga 2021 dan menggunakannya hanya untuk 84,95 jam dari 720 jam sewa, kata surat kabar itu. Dia sekarang bersembunyi bersama dengan mantan anggota parlemen lain.
Baca juga: Pengadilan Myanmar Kembali Jatuhkan Vonis untuk Suu Kyi
Suu Kyi diperkirakan tetap menjadi tahanan rumah seiring dengan perkembangan kasus hukum lain. Wartawan dilarang menghadiri sidang pengadilan khusus di Naypyidaw dan pengacaranya baru-baru ini dilarang berbicara kepada media. (CNA/OL-14)
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved