Washington Post: Israel Harus Mundur atau Beri Kemerdekaan Palestina

HARIAN Amerika Serikat, The Washington Post, yang dimiliki oleh pengusaha dan investor Amerika Jeff Bezos, telah menerbitkan artikel menarik terkait Palestina-Israel. Judulnya Israel harus memilih: Menarik diri dari wilayah pendudukan atau memberikan hak penuh kepada Palestina di bawah kendalinya.

Dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa, artikel tersebut ditulis oleh analis senior Mairav ​​Zonszein. Ia yang melaporkan konflik Palestina-Israel di International Crisis Group. Berikut teks lengkap artikel oleh Mairav ​​Zonszein.

Ketika presiden baru Israel, Isaac Herzog, memperingati malam pertama Hannukah pada Desember dengan menyalakan lilin di kota Hebron, Tepi Barat yang diduduki, tempat sekitar 850 pemukim Israel tinggal di bawah perlindungan militer di antara lebih dari 200.000 warga Palestina, ia menyampaikan satu lagi pengingat yang mencela pendudukan brutal Israel. Herzog berbicara tentang perlunya mengecam semua bentuk kebencian dan kekerasan di tempat kekerasan sistemis terhadap warga Palestina sangat mencolok terjadi.

Koalisi gado-gado Israel yang mengakhiri masa jabatan Benjamin Netanyahu telah mencoba membalik halaman dengan mempraktikkan diplomasi hormat di luar negeri. Sebagai menteri luar negeri, politikus tengah Yair Lapid telah berusaha untuk memperbaiki hubungan Israel dengan Demokrat di AS dan dengan pemerintah Uni Eropa, yang Netanyahu perlakukan dengan buruk, dalam upaya untuk meningkatkan citra Israel sebagai demokrasi liberal yang bermain baik. 

Pendekatan tersebut menarik bagi banyak pejabat Barat yang, dapat dimengerti mengingat pengalaman mereka dengan Netanyahu, memberikan harapan untuk perubahan. "Kami tidak akan segera menyatakan bahwa setiap orang yang tidak setuju dengan kami ialah antisemit dan pembenci Israel. Ini bukan bagaimana Anda menangani hubungan luar negeri suatu negara," kata Lapid pada Juli.

Baca juga: Kantor Berita Palestina Wafa Luncurkan kembali Layanan Berbahasa Ibrani

Tetapi pada bulan yang sama, setelah Ben & Jerry's mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menjual es krimnya di pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki, lokasi 670.000 orang Israel tinggal secara ilegal, Lapid menyebut langkah itu anti-Israel dan anti-Yahudi.

Menyajikan boikot pemukiman sebagai boikot terhadap Israel menghapus perbedaan antara perbatasan Israel yang diakui secara internasional pada 1948 dan tanah itu--dan orang-orangnya--yang telah didudukinya sejak 1967. Meskipun koalisi Naftali Bennett-Lapid mengklaim bahwa itu menjadi penangkal kekuasaan Netanyahu, hal itu terus berlanjut. Kebijakan yang sama dari perluasan pemukiman, penghancuran dan ancaman penggusuran, represi negara terhadap warga Palestina, dan penolakan untuk terlibat bahkan dalam proses politik yang mirip. Pemerintah baru juga, jika ada, berlipat ganda dalam menyatukan Israel dan Tepi Barat.

Menteri pendidikan Israel baru-baru ini mendukung keputusan pendahulunya untuk menahan Penghargaan Israel dari profesor matematika Oded Goldreich karena dia mendukung boikot Universitas Ariel, yang terletak di permukiman besar Tepi Barat. "Saya tidak dapat memberikan Penghargaan Israel untuk prestasi akademik yang mengesankan seperti itu, (kepada seseorang) yang menyerukan untuk memboikot Israel," katanya. Ia menuduh Oded memboikot lembaga akademik di Israel, meskipun Ariel tidak berada di Israel.

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Idan Roll membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan para pejabat Belgia setelah pemerintah mereka mengumumkan akan mulai memberi label pada produk-produk yang dibuat di pemukiman itu. Ini bukan boikot, hanya transparansi konsumen. Roll mengatakan keputusan untuk memberi label produk itu, "Menguatkan ekstremis, tidak membantu mempromosikan perdamaian di kawasan itu, dan menunjukkan Belgia tidak berkontribusi pada stabilitas regional." 

Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang menyebut langkah itu anti-Israel dan mengatakan itu tidak konsisten dengan kebijakan pemerintah Israel yang berfokus pada peningkatan kehidupan warga Palestina dan memperkuat Otoritas Palestina serta meningkatkan hubungan Israel dengan negara-negara Eropa.

Menurut logika itu, bahkan di bawah seorang perdana menteri yang mengklaim untuk menyusutkan konflik, seorang menteri pertahanan yang berusaha memperkuat ekonomi Palestina dan seorang menteri luar negeri yang mendukung solusi dua negara, kebijakan Israel menjaga Tepi Barat, melegitimasi pemukiman, dan menjaga Palestina di bawah kekuasaan militer sambil mengaku memperbaiki kehidupan mereka. Ini melanjutkan aneksasi de facto dari pemerintah sebelumnya dan bisa dibilang sedikit meningkat dengan menciptakan penampilan aneksasi de jure. 

Itu bukan hanya pengambilalihan tanah yang berkelanjutan (sambil menghindari konsekuensi hukum) tetapi sikap yang mengharapkan seluruh dunia untuk menerima wilayah yang diduduki seolah-olah itu ialah Israel. Ini merupakan bagian dari alasan kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mengikuti rekan-rekan Palestina dengan menyatakan setahun yang lalu bahwa Israel tergolong rezim apartheid.

Baca juga: Saudi Jawab Tudingan Hizbullah bahwa Raja Salman Teroris

Orang-orang Palestina dan pendukungnya ditegur dan bahkan dihukum ketika mereka menyerukan pembebasan Palestina 'dari sungai ke laut'. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat sekarang lebih menyukai satu negara daripada dua. Tetapi kebijakan harian Israel sebenarnya menerapkan satu negara dari sungai ke laut dengan orang-orang Yahudi memiliki kebebasan yang ditolak oleh orang Palestina.

Normalisasi permukiman Israel dan penghapusan Garis Hijau bukanlah hal baru. Ini telah berlangsung dengan mantap sejak Israel mulai mengirim warganya melewati batas setelah perang 1967. Tapi koalisi baru ini mengejar agenda ini sambil menampilkan dirinya sebagai entah bagaimana lebih ramah dan lebih enak, yang lolos sebagian besar karena kelambanan internasional. (OL-14)