Biden Ancam Putin dengan Sanksi Ekonomi Terkait Krisis Ukraina

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang konsekuensi ekonomi yang parah jika Rusia melanjutkan invasi ke Ukraina.

Biden dan Putin akan mengadakan panggilan video pada Selasa (7/12) untuk mencoba mencegah Rusia meluncurkan aksi militer terhadap Ukraina setelah Moskow mengumpulkan puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina.

Seorang pejabat senior pemerintah AS yang memberi pengarahan kepada wartawan, mengatakan AS telah bekerja dengan sekutu Eropa tentang tanggapan yang kuat jika invasi tetap maju. Dia mengatakan AS dan Eropa akan memberikan sanksi ekonomi.

Dia menuturkan, Biden berencana untuk berkonsultasi dengan sekutu Eropa di kemudian hari untuk menekankan perlunya solidaritas.

"Kami percaya ada jalan ke depan untuk memungkinkan kami mengirim pesan yang jelas ke Rusia bahwa akan ada dampak yang bertahan lama dan berarti jika invasi terjadi,” kata pejabat itu.

Rusia telah menepis laporan media tentang kemungkinan serangan Rusia di Ukraina, menuduh Washington berusaha memperburuk situasi sambil menyalahkan Moskow.

Rusia memiliki potensi jalur diplomatik melalui perjanjian Minsk jika diinginkan, kata pejabat itu. Ini adalah kesepakatan yang dinegosiasikan sebelumnya yang bertujuan untuk mengakhiri perang di wilayah Donbass Ukraina.

"Kami mendorong Rusia untuk kembali berdialog melalui jalur diplomatik," kata pejabat itu. Pejabat itu tidak merinci sanksi ekonomi yang siap dijatuhkan.

Sebuah sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan menargetkan lingkaran dalam Putin dengan sanksi telah dibahas tetapi belum ada keputusan yang dibuat.

CNN melaporkan bahwa AS dapat memasukkan langkah ekstrem untuk memutuskan hubungan Rusia dari sistem pembayaran internasional Swift yang digunakan oleh bank-bank di seluruh dunia.

Gedung Putih menolak berkomentar

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Senin menjelang telepon Biden dengan Putin.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan kepada wartawan bahwa AS tetap berkomitmen pada kebijakan pintu terbuka Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan bahwa aliansi harus tetap siap untuk calon ketika mereka siap. Ukraina, bekas republik Soviet, sekarang bercita-cita untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Lebih dari 94 ribu tentara Rusia diyakini berkumpul di dekat perbatasan Ukraina.

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengatakan Jumat (3/120 lalu bahwa Moskow mungkin merencanakan serangan militer skala besar pada akhir Januari, mengutip laporan intelijen.

Pejabat AS itu mengatakan masih belum jelas apakah Putin telah membuat keputusan akhir untuk melancarkan invasi.

AS tidak mencari konflik dengan Rusia tetapi bila perlu akan memberlakukan konsekuensi yang berarti untuk tindakan berbahaya, pejabat itu menambahkan.

Rusia mengatakan dapat memindahkan pasukan di sekitar wilayah Rusia jika dianggap cocok dan mereka tidak menimbulkan ancaman eksternal.

Hubungan Ukraina dengan Rusia runtuh pada 2014 setelah pasukan yang didukung Moskow merebut wilayah di Ukraina timur yang diinginkan Kiev kembali. Kiev mengatakan sekitar 14.000 orang telah tewas dalam pertempuran sejak itu.

Sejak krisis terakhir dimulai, Moskow telah mengajukan tuntutan untuk jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dari Barat bahwa NATO tidak akan mengakui Ukraina sebagai anggota atau menyebarkan sistem rudal di sana untuk menargetkan Rusia. (Aiw/Straitstimes/OL-09)