KEGIATAN pemukiman Israel yang sedang berlangsung, termasuk keputusan membangun 1.058 rumah di Tepi Barat, akan mendorong kepemimpinan Palestina untuk mempercepat pelaksanaan ultimatum yang diumumkan oleh Presiden Mahmoud Abbas selama pidatonya di Majelis Umum PBB pada September.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Mahmoud Abbas, mengatakan itu, Sabtu (4/12), dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa. Dalam pidatonya sebelum sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York pada 24 September, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Israel, kekuatan pendudukan, memiliki waktu satu tahun untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya pada 1967, termasuk Jerusalem Timur.
Abbas berargumen bahwa jika kondisi itu tidak terpenuhi, pengakuan atas Palestina terkait perbatasan pada 1967 mungkin bisa dipertanyakan. "Pemerintah ekstremis Israel berusaha berpacu dengan waktu untuk memaksakan fakta di lapangan dan mencegah pembentukan negara Palestina yang berbatasan secara geografis dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ucap Abu Rudeineh memperingatkan dalam suatu pernyataan.
"Jika komunitas internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, ingin mempertahankan solusi dua negara, harus melampaui kutukan dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegah pemerintah Israel menerapkan rencana pemukiman berbahaya. Jika rencana itu diterapkan akan mendorong wilayah menjadi lebih banyak ketegangan, kekerasan, dan ketidakstabilan," katanya.
Baca juga: Israel Lepaskan Jenazah Warga Palestina setelah Ditahan 18 Bulan
"Semua pemukiman itu ilegal dan akan hilang dari tanah Palestina, berapa pun biayanya. Israel harus sadar bahwa kebijakan pemukiman dan pencurian tanah tidak akan membawa keamanan dan stabilitas bagi rakyatnya. Satu-satunya cara ialah mengakui hak-hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan," pungkas Abu Rudeineh. (OL-14)
