Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEGIATAN pemukiman Israel yang sedang berlangsung, termasuk keputusan membangun 1.058 rumah di Tepi Barat, akan mendorong kepemimpinan Palestina untuk mempercepat pelaksanaan ultimatum yang diumumkan oleh Presiden Mahmoud Abbas selama pidatonya di Majelis Umum PBB pada September.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Mahmoud Abbas, mengatakan itu, Sabtu (4/12), dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa. Dalam pidatonya sebelum sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York pada 24 September, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Israel, kekuatan pendudukan, memiliki waktu satu tahun untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya pada 1967, termasuk Jerusalem Timur.
Abbas berargumen bahwa jika kondisi itu tidak terpenuhi, pengakuan atas Palestina terkait perbatasan pada 1967 mungkin bisa dipertanyakan. "Pemerintah ekstremis Israel berusaha berpacu dengan waktu untuk memaksakan fakta di lapangan dan mencegah pembentukan negara Palestina yang berbatasan secara geografis dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ucap Abu Rudeineh memperingatkan dalam suatu pernyataan.
"Jika komunitas internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, ingin mempertahankan solusi dua negara, harus melampaui kutukan dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegah pemerintah Israel menerapkan rencana pemukiman berbahaya. Jika rencana itu diterapkan akan mendorong wilayah menjadi lebih banyak ketegangan, kekerasan, dan ketidakstabilan," katanya.
Baca juga: Israel Lepaskan Jenazah Warga Palestina setelah Ditahan 18 Bulan
"Semua pemukiman itu ilegal dan akan hilang dari tanah Palestina, berapa pun biayanya. Israel harus sadar bahwa kebijakan pemukiman dan pencurian tanah tidak akan membawa keamanan dan stabilitas bagi rakyatnya. Satu-satunya cara ialah mengakui hak-hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan," pungkas Abu Rudeineh. (OL-14)
Warga Palestina yang kelaparan harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan bantuan melalui jalur terbatas yang dikendalikan.
Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjata, kecuali terbentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Menlu AS Marco Rubio mengkritik langkah beberapa negara Barat yang akan mengakui Palestina.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
KEMENTERIAN Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sebanyak 18.592 anak Palestina telah tewas akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023.
Pengumuman embargo senjata terhadap Israel muncul dua minggu setelah negara Slovenia menyatakan menteri Israel sebagai persona non grata.
Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv pada Minggu waktu setempat menuntut pemerintah segera mengamankan pembebasan para sandera yang tersisa.
KELOMPOK bersenjata Palestina, Hamas menyatakan hanya akan mengizinkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memberikan bantuan kepada para sandera Israel.
PM Israel Netanyahu minta bantuan Palang Merah untuk sandera Gaza usai video kondisi memprihatinkan beredar.
Video tawanan Israel yang kurus dan lemah di Gaza memicu kecaman global. Negara Barat menuntut pembebasan segera.
Witkoff menyatakan bahwa sebagian besar warga Israel ingin para sandera pulang dan sebagian besar warga Gaza juga ingin para sandera pulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved