Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
AMERIKA Serikat (AS) akan membantu pembiayaan wartawan di luar negeri yang diguat ke pengadilan karena pekerjaan mereka, sebagai bagian dari kampanye mendukung demokrasi. Hal itu diungkapkan Kepala USAID Samantha Power, Kamis (4/11).
Power, yang merupakan mantan wartawan, mengatakan Presiden Joe Biden tengah menyusun Global Defamation Defense Fund untuk menangkal upaya membungkam para wartawan.
"Kami akan membiayai wartawan agar bisa bertahan hidup dari gugatan yang dilakukan para otokrat dan oligark yang berupaya mematikan usaha mereka," ujar Power.
Baca juga: AS Jual Rudal Canggih ke Arab Saudi Senilai Rp9,3 Triliun
"Demokrasi harus bekerja keras saat otokrat semakin cerdas dalam upaya mereka mengendalikan dan memanipulasi warga. Kita haris membantu mendukung media yang bebas dan adil dalam membuat para pemimpin negara lebih bertanggung jawab," lanjutnya.
Namun, Power tidak menjelaskan bagaimana cara mendapatkan dana tersebut atau di negara mana saja dana itu bisa digunakan. (AFP/OL-1)
Johnny Hardjojo menyebut bahwa hanya media yang mampu beradaptasi secara teknologi, bisnis, dan etika yang akan bertahan di era digital.
TIGA wartawan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Provinsi Bangka Belitung (Babel) di kabarkan di keroyok warga, Kamis (17/7). Peristiwa itu terjadi di lokasi tambak udang area hutan lindung.
Festival Film Wartawan tahun ini menjadi tribut mendalam bagi almarhum Wina Armada Sukardi, Presiden FFW, yang baru saja berpulang.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
ALUMNI dari Fikom Unpad akan menghadiri acara pengukuhan pengurus IKA Fikom Unpad periode 2024-2028 di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda industri media massa
Mewujudkan kebebasan pers perlu penguatan bersama publik di tengah tantangan, tekanan dan ancaman.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved