Bangun Peradaban HAM, Jurnalis Punya Peran Kunci

SELURUH wartawan di Indonesia diajak untuk terlibat aktif dalam agenda besar Pembangunan HAM di Indonesia. Jurnalis tidak hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga menjadi pilar hak asasi manusia (HAM).

“Bangun peradaban HAM itu adalah tugas kita semua masyarakat Indonesia, lebih-lebih lagi wartawan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa melalui tulisan atau reportase berita yang bisa memberi kesadaran pada masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Bayangkan kalau media atau wartawan memiliki perspektif tentang HAM maka dengan sendirinya mereka memberi porsi besar pada isu-isu HAM dan pasti berdampak pada masyarakat,” ujar Staf Khusus Menteri HAM RI Thomas Harming Suwarta pada seminar nasional bertajuk Jurnalis dalam Perspektif HAM dalam rangka Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11).

Menurut dia, pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini memiliki komitmen tinggi pada pembangunan HAM yang meliputi aspek-aspek penghormatan (To Respect), pelindungan (To Protect), dan pemenuhan kebutuhan HAM (To Fulfill). Meletakkan aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru yaitu peradaban yang berlandaskan nilai-nilai HAM. Bahkan lebih dari 50 persen poin-poin pada Astacita lanjut Thomas merupakan aspek-aspek HAM.

Baca juga : Sidang JR UU Pers, Iwakum Sebut Perlindungan Hukum Wartawan di Tanah Air Masih Lemah

“Artinya kita semua termasuk komunitas media sedang diajak menjemput peradaban baru tersebut. Ya kita bisa memulainya dengan peran-peran jurnalistik harian kita dengan memberi kesadaran HAM pada masyarakat melalui konten-konten atau materi liputan. Sehingga isu HAM tidak hanya muncul saat terjadi kasus saja tetapi pada isu-isu lain juga ya soal penghormatan dan juga pemenuhan kebutuhan HAM misalnya. Itu bisa diangkat ke publik,” urai Thomas.

Dia ingatkan juga, di tengah era keterbukaan informasi publik saat ini termasuk banjir informasi, wartawan media-media ‘mainstream’ tetap menjadi rujukan publik untuk mengetahui berita-berita yang memang benar dan layak dikonsumsi serta membantu publik dan pemerintah dan bukan sekedar mencari sensasi yang justru tidak mendidik masyarakat.

“Siapa pun paham kekuatan pena atau tulisan itu luar biasa. Maka pena wartawan dan perspektif wartawan itu punya pengaruh luar biasa termasuk membantu dalam membangun peradaban HAM di Indonesia. Ayo wartawan di seluruh nusantara, kita sama-sama bangun peradaban HAM,” kata Thomas sambil menyampaikan ajakan.

Baca juga : Jurnalis Harus Bayar Privilege dengan Informasi Bermanfaat

Lebih dari itu, Thomas juga menyampaikan pentingnya wartawan di seluruh Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuannya termasuk subtansi HAM yang disebut Thomas sebagai intangible aset termahal yang dimiliki bangsa ini. Dengan semakin memahami HAM maka wartawan diharapkan lebih mudah menyampaikan pesan-pesannya kepada publik.

“Maka kami menempatkan penguatan kapasitas HAM untuk rekan-rekan wartawan sebagai hal penting. Bagaimana pun jurnalis yang memahami dengan baik tentang HAM tentu menjadi komunikator yang baik bagi publik untuk menyampaikan isu-isu atau pesan-pesan tentang HAM. Termasuk keberpihakannya pada isu-isu HAM,” tukas Thomas.

Dia berharap ke depan ada kerjasama dan sinergi yang baik antara media dengan Kementerian HAM karena sesungguhnya semakin banyak sumber atau referensi publik tentang HAM maka upaya menciptakan peradaban HAM akan menjadi semakin mudah.

“Bagi kami di Kementerian HAM, media atau wartawan adalah rekan seperjalanan. Kami tetap menghargai independensi media tetapi saat yang sama kerjasama dan kolaborasi yang baik juga bisa dilakukan. Kami boleh menyebut salah satu pilar HAM adalah juga media. Bukan banyak pilar demokrasi tetapi juga HAM,” pungkas Thomas.

Pada saat yang sama Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono menyambut baik ajakan Kementerian HAM untuk kerjasama dan kolaborasi membangun kesadaran HAM bagi kalangan wartawan. “Kami komunitas wartawan menjadi tertantang untuk ikut dalam arus besar yang sama yaitu membangun peradaban HAM. Selain kami meningkatkan kapasitas kami tentang HAM, tentu kami juga berharap agar ada kepastian pelindungan HAM bagi wartawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka kami meyakini Kementerian HAM bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan itu semua,” pungkas Yusuf. (Cah/P-3)