UTUSAN khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan pemimpin militer di negara Asia Tenggara itu tampaknya bertekad memperkuat cengkeraman mereka pada kekuasaan menyusul kudeta Februari lalu dan partai politik pemimpin terguling Aung San Suu Kyi akan segera dibubarkan.
Schraner Burgener mengutip pengumuman penguasa militer Min Aung Hlaing, bulan ini, yang mengatakan ia sekarang menjadi perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk dan juga pembatalan resmi hasil pemilihan November, yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi.
"Saya khawatir kita akan segera mendengar juga bahwa partai NLD dibubarkan. Ini adalah upaya mempromosikan legitimasi terhadap kurangnya tindakan internasional yang diambil," kata Schraner Burgener kepada wartawan, Selasa (10/8).
Baca juga: Tentara Myanmar Dilaporkan Serang Petugas Medis
"Saya harus menjelaskan PBB tidak mengakui pemerintah Myanmar, jadi terserah negara-negara anggota."
Dia mengatakan kecuali negara-negara anggota PBB bertindak, Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun tetap menjadi utusan sah negara itu di badan dunia di New York dan Suu Kyi serta Presiden Myanmar Win Myint adalah pemimpin negara itu.
Junta mengatakan ingin menunjuk Aung Thurein, anggota militer Myanmar dari 1995 hingga 2021, untuk menjadi duta besar PBB.
Kredensial PBB, awalnya, dipertimbangkan oleh komite sembilan anggota yang ditunjuk pada awal setiap sesi tahunan Majelis Umum beranggotakan 193 orang, yang dimulai pada September.
Schraner Burgener menekankan bahwa terserah kepada negara-negara anggota untuk memutuskan siapa yang harus mewakili Myanmar, tetapi dia menggambarkannya sebagai momen penting.
"Saya masih yakin bahwa ini adalah kudeta, yang belum berhasil diselesaikan," ujarnya.
"Itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan kami masih memiliki pemerintahan yang sah dari NLD,” imbuhnya.
PBB sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan, beberapa berpuncak dengan pemungutan suara di Majelis Umum. Komite kredensial juga dapat menunda keputusan dan membiarkan kursi kosong.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS), Selasa (10/8), mengatakan mereka memberi Myanmar lebih dari US$50 juta bantuan karena lonjakan infeksi covid-19 memperburuk krisis kemanusiaan di negara itu, yang sudah terhuyung-huyung setelah para jenderal menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis tahun sebelumnya.
“Pendanaan AS akan membantu mereka yang terpaksa melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan serta kelompok-kelompok bantuan menyediakan layanan perawatan kesehatan selain kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan air,” kata Departemen Luar Negeri.
"Setelah kudeta 1 Februari, orang-orang dari Burma terus meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung,” tambahnya menggunakan nama lama Myanmar.
Enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan, ekonomi Myanmar runtuh dan sistem kesehatannya melemah ketika kasus virus korona melonjak.
Kasus covid-19 memuncak di Myanmar pada bulan lalu, dengan rata-rata 3.824 infeksi harian baru dilaporkan. Telah terjadi 333.127 infeksi dan 12.014 kematian terkait virus korona terjadi di Myanmar sejak pandemi dimulai. (Straitstimes/OL-1)
