Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
UTUSAN khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan pemimpin militer di negara Asia Tenggara itu tampaknya bertekad memperkuat cengkeraman mereka pada kekuasaan menyusul kudeta Februari lalu dan partai politik pemimpin terguling Aung San Suu Kyi akan segera dibubarkan.
Schraner Burgener mengutip pengumuman penguasa militer Min Aung Hlaing, bulan ini, yang mengatakan ia sekarang menjadi perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk dan juga pembatalan resmi hasil pemilihan November, yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi.
"Saya khawatir kita akan segera mendengar juga bahwa partai NLD dibubarkan. Ini adalah upaya mempromosikan legitimasi terhadap kurangnya tindakan internasional yang diambil," kata Schraner Burgener kepada wartawan, Selasa (10/8).
Baca juga: Tentara Myanmar Dilaporkan Serang Petugas Medis
"Saya harus menjelaskan PBB tidak mengakui pemerintah Myanmar, jadi terserah negara-negara anggota."
Dia mengatakan kecuali negara-negara anggota PBB bertindak, Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun tetap menjadi utusan sah negara itu di badan dunia di New York dan Suu Kyi serta Presiden Myanmar Win Myint adalah pemimpin negara itu.
Junta mengatakan ingin menunjuk Aung Thurein, anggota militer Myanmar dari 1995 hingga 2021, untuk menjadi duta besar PBB.
Kredensial PBB, awalnya, dipertimbangkan oleh komite sembilan anggota yang ditunjuk pada awal setiap sesi tahunan Majelis Umum beranggotakan 193 orang, yang dimulai pada September.
Schraner Burgener menekankan bahwa terserah kepada negara-negara anggota untuk memutuskan siapa yang harus mewakili Myanmar, tetapi dia menggambarkannya sebagai momen penting.
"Saya masih yakin bahwa ini adalah kudeta, yang belum berhasil diselesaikan," ujarnya.
"Itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan kami masih memiliki pemerintahan yang sah dari NLD,” imbuhnya.
PBB sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan, beberapa berpuncak dengan pemungutan suara di Majelis Umum. Komite kredensial juga dapat menunda keputusan dan membiarkan kursi kosong.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS), Selasa (10/8), mengatakan mereka memberi Myanmar lebih dari US$50 juta bantuan karena lonjakan infeksi covid-19 memperburuk krisis kemanusiaan di negara itu, yang sudah terhuyung-huyung setelah para jenderal menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis tahun sebelumnya.
“Pendanaan AS akan membantu mereka yang terpaksa melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan serta kelompok-kelompok bantuan menyediakan layanan perawatan kesehatan selain kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan air,” kata Departemen Luar Negeri.
"Setelah kudeta 1 Februari, orang-orang dari Burma terus meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung,” tambahnya menggunakan nama lama Myanmar.
Enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan, ekonomi Myanmar runtuh dan sistem kesehatannya melemah ketika kasus virus korona melonjak.
Kasus covid-19 memuncak di Myanmar pada bulan lalu, dengan rata-rata 3.824 infeksi harian baru dilaporkan. Telah terjadi 333.127 infeksi dan 12.014 kematian terkait virus korona terjadi di Myanmar sejak pandemi dimulai. (Straitstimes/OL-1)
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved