ISRAEL akan mengeluarkan 16.000 izin lagi bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki untuk bekerja di industri konstruksi dan hotelnya. Dengan demikian total warga Palestina tersebut menjadi lebih dari 100.000.
"Israel bermaksud untuk menambah 15.000 pekerja jatah warga Palestina di Yudea dan Samaria (Tepi Barat selatan dan utara) yang bekerja di bidang konstruksi," kata badan militer Israel yang bertanggung jawab untuk urusan sipil di wilayah Palestina yang diduduki, COGAT, pada Rabu (28/7). Adapun 1.000 izin lain, tambahnya, akan dikeluarkan untuk warga Palestina yang bekerja di hotel-hotel Israel.
Dikatakan seorang pejabat keamanan yang berbicara dengan syarat anonim kepada AFP, izin baru itu akan menambah jumlah warga Palestina yang diizinkan bekerja di Israel menjadi 106.000. Sekitar 30.000 di antara warga Palestina tersebut diizinkan untuk bekerja di permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Baca juga: Human Rights Watch Tuduh Israel dan Hamas Lakukan Kejahatan Perang
Pengumuman itu menyusul diskusi antara Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pemerintah Israel, kata sumber keamanan itu, diperkirakan menyetujui hal itu pada pekan depan. "Kami ingin menerapkannya secepat mungkin. Itu untuk kepentingan kedua belah pihak," tambahnya.
Pekerjaan di Israel menawarkan upah yang lebih tinggi daripada di wilayah yang dikelola Palestina di Tepi Barat. Meskipun demikian, para pekerja Palestina mengeluh bahwa mereka tidak dibayar sebanyak rekan-rekan Israel mereka atau menikmati perlindungan tenaga kerja yang serupa.
Kepala COGAT, Mayor Jenderal Rassan Alian, mengatakan izin kerja tambahan itu akan memperkuat ekonomi Israel dan Palestina. Sebagian besar izin kerja akan berkontribusi pada stabilitas keamanan di wilayah Yudea dan Samaria.
Baca juga: Warga Palestina Dibunuh Pasukan Israel di Tepi Barat
Tidak ada penduduk Palestina di Jalur Gaza, kata pejabat keamanan itu, yang saat ini diizinkan untuk bekerja di Israel. Pandemi covid-19 mendorong Israel untuk menangguhkan 7.000 izin yang sebelumnya diberikan kepada pekerja dari wilayah miskin berpenduduk sekitar dua juta orang yang telah berada di bawah blokade Israel sejak 2007. (OL-14)
