MANTAN kepala hak asasi manusia PBB Navi Pillay akan memimpin penyelidikan terbuka tentang pelanggaran sistematis di Israel dan wilayah Palestina. Demikian diumumkan pada Kamis (22/7).
Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan Pillay akan memimpin tim penyelidikan beranggotakan tiga orang untuk menngetahui pelanggaran dan akar penyebab konflik Timur Tengah selama beberapa dekade. Penyelidikan dipicu selama sesi khusus dewan yang berfokus pada lonjakan kekerasan mematikan antara Israel dan Palestina pada Mei.
Komisi penyelidikan (COI) ialah penyelidikan tingkat tertinggi yang dapat diperintahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Dewan yang berbasis di Jenewa itu mengadakan sesi khusus pada 27 Mei lalu.
Ia memutuskan untuk membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional serta semua dugaan kekerasan dan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur.
Komisi tersebut ditugaskan menyelidiki semua akar penyebab ketegangan yang berulang, ketidakstabilan, dan berlarut-larutnya konflik, termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama.
Baca juga: Ben & Jerry Putuskan Berhenti Jualan Es Krim di Permukiman Israel di Palestina
Para komisaris diberi mandat untuk mengetahui fakta dan keadaan seputar pelanggaran dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dengan maksud untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran dimintai pertanggungjawaban.
Dewan sebelumnya memerintahkan delapan penyelidikan atas pelanggaran hak yang dilakukan di wilayah Palestina. Jadi ini yang pertama dengan mandat untuk memeriksa akar penyebab dan menyelidiki pelanggaran sistematis.
COI harus melapor ke Dewan Hak Asasi Manusia setiap tahun mulai Juni 2022. Komisi ini ialah COI terbuka pertama yang pernah ada. Komisi lain seperti yang ada di Suriah perlu memperbarui mandat mereka setiap tahun.
Baca juga: Tiongkok dan Mesir Sumbangkan 500 Ribu Dosis Vaksin untuk Palestina
Pillay, mantan hakim Afrika Selatan, menjabat sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia dari 2008 hingga 2014. Dia akan bergabung dengan Miloon Kothari dari India, pelapor khusus PBB pertama untuk perumahan yang layak, dan pakar hukum hak asasi manusia internasional Australia Chris Sidoti. (AFP/OL-14)
