AS Jatuhkan Sanksi Baru Bagi 22 Orang Terkait Kudeta Myanmar

AMERIKA Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terhadap 22 orang, termasuk empat menteri Myanmar, sebagai tanggapan atas kudeta militer, Februari lalu, dan serangan terhadap gerakan prodemokrasi di negara Asia Tenggara tersebut.

Dalam aksi dua arah, Departemen Keuangan dan Perdagangan mengumumkan sanksi baru tersebut sebagai bagian dari tanggapan berkelanjutan Washington terhadap penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, dalam sebuah pernyataan, bahwa sanksi baru itu dikenakan sebagai tanggapan atas kampanye kekerasan brutal yang dilakukan rezim militer Myanmar dan untuk terus mengenakan ganti rugi sehubungan dengan kudeta militer.

Baca juga: Prosedur Iran tentang Hukuman Mati atas Pembunuhan

“Sanksi tersebut tidak ditujukan kepada rakyat Myanmar, tetapi ditujukan untuk menekan militer agar segera memulihkan jalan Myanmar menuju demokrasi,” kata Blinken.

Sanksi tersebut menargetkan menteri informasi Myanmar Chit Naing, menteri investasi Aung Naing Oo, menteri tenaga kerja dan imigrasi Myint Kyaing, serta menteri kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukiman kembali Thet Thet Khine.

Tiga anggota Dewan Administratif Negara yang kuat juga terkena sanksi, begitu juga dengan 15 pasangan dan anak-anak pejabat yang sudah dewasa, dalam perluasan hukuman AS yang dijatuhkan pada Februari, Maret, dan Mei setelah kudeta.

Di bawah sanksi, semua properti AS atas nama individu diblokir dan warga AS atau orang-orang di AS dilarang melakukan transaksi properti atau kepentingan dengan mereka.

Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Andrea Gacki mengatakan, dalam sebuah pernyataan, bahwa tindakan itu menunjukkan Washington akan terus membebankan biaya yang meningkat pada militer Burma dan mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer dan kekerasan yang sedang berlangsung.

Korban tewas

Sementara itu, Departemen Perdagangan, menjatuhkan sanksi pada empat entitas bisnis yakni King Royal Technologies, yang menyediakan layanan komunikasi satelit yang mendukung militer, dan Wanbao Mining beserta dua anak perusahaannya, yang memiliki perjanjian bagi hasil dengan perusahaan yang membantu mendanai kementerian pertahanan negara.

Tindakan itu dilakukan ketika Myanmar menolak angka baru yang dikeluarkan PBB, yang mengatakan ada laporan dari dalam negeri bahwa pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 883 orang tidak bersenjata, termasuk sedikitnya 40 orang yang diyakini tewas dalam tahanan.

Pada briefing hari Selasa, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan bahwa tim negara badan global tersebut juga menetapkan bahwa 5.202 orang ditahan sebagai akibat dari penentangan mereka terhadap pengambilalihan militer.

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan, dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka sangat keberatan dengan angka-angka yang disajikan oleh PBB.

"PBB diminta tidak mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa verifikasi dan untuk memverifikasi informasi sensitif dengan kementerian terkait sebelum dirilis," tambah pernyataan itu.

Pihak berwenang, Rabu (30/6), membebaskan lebih dari 2.000 pengunjuk rasa antikudeta dari penjara di seluruh Myanmar, termasuk wartawan lokal yang dipenjara setelah melaporkan secara kritis tindakan keras junta. (Straitstimes/OL-1)