PERDANA Menteri Israel Naftali Bennett mengumumkan kesepakatan bagi pemukim Yahudi untuk meninggalkan pos terdepan ilegal di Tepi Barat yang diduduki pada Jumat (1/7). Namun ada kemungkinan pemukim ilegal itu untuk kembali.
Pemukim telah membangun pos terdepan Eviatar di dekat Nablus selama beberapa pekan terakhir yang bertentangan dengan hukum internasional dan Israel. Hal itu memicu protes sengit dari warga Palestina di desa-desa tetangga.
Bennett, yang sebelumnya memimpin kelompok lobi pemukim utama, pada Rabu malam merilis rincian kesepakatan yang meminta penduduk Eviatar untuk pergi sebelum pukul 16.00, Jumat, waktu setempat.
Surat yang menguraikan ketentuan pengaturan yang dilaporkan sebelumnya menegaskan bahwa rumah pemukim akan tetap berada di lokasi dan tentara Israel--yang telah menduduki Tepi Barat sejak 1967--akan hadir di daerah tersebut.
Setelah evakuasi, kementerian pertahanan akan melakukan proses survei tanah di lokasi itu secepat mungkin. Ini untuk menentukan area itu dapat diberi label tanah negara Israel, kata surat itu.
Baca juga: Pemukim Ilegal Israel Setuju Tinggalkan Pos Terdepan Tepi Barat
"Jika studi tersebut menyatakan itu sebagai tanah Israel, lembaga keagamaan akan diizinkan untuk dibangun dan tempat tinggal yang menyertainya serta keluarga staf yeshiva," tambah keterangan surat itu.
Semua pemukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional. Warga Palestina di desa terdekat Beita, yang mengklaim Eviatar dibangun di atas tanah mereka, dengan tegas menolak kompromi apa pun selain evakuasi permanen para pemukim.
Empat warga Palestina telah tewas oleh pasukan Israel dalam bentrokan di Eviatar, yang terletak di dekat kota Palestina Nablus dan dekat dengan beberapa pemukiman lain.
Pertengkaran itu telah menimbulkan ketegangan di dalam pemerintahan koalisi baru Israel yang terbagi secara ideologis. Koalisi ini mencakup pendukung pemukim sayap kanan seperti Bennett, sentris, partai-partai dovish yang menentang perluasan permukiman, dan partai Arab konservatif.
Baca juga: Aktivis HAM Khawatir Otoritas Palestina Bungkam Kritik
Kelompok antipermukiman Peace Now mengecam pengaturan Eviatar itu. "Secara politis, kesepakatan ini berarti bahwa pemerintah baru tidak ingin menghadapi minoritas kecil (walaupun keras dan kuat)," kata kelompok itu dalam pernyataan. "Para pemukim masih bisa melakukan sesuka mereka." (AFP/OL-14)
