PEMERINTAH junta militer Myanmar yang terus mendapat tekanan dari kelompok prodemokrasi mulai melakukan aksi balasan terhadap Aung San Suu Kyi
Untuk menaikkan pamornya, junta mulai mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi beserta para mantan pejabat lain dari pemerintahannya.
Kasus tuduhan korupsi adalah kasus yang terbaru dari serangkaian kasus yang diajukan terhadap pemimpin terpilih Suu Kyi, yang digulingkan militer pada 1 Februari 2021 dalam kudeta militer.
Surat kabar propemerintah, Global New Light of Myanmar mengutip Komisi Anti-Korupsi yang mengatakan tuduhan tersebut terkait penyalahgunaan tanah untuk yayasan amal Daw Khin Kyi yang dipimpin Suu Kyi serta tuduhan menerima uang dan emas sebelumnya.
Berkas kasus telah dibuka terhadap Suu Kyi dan beberapa pejabat lainnya dari ibu kota Naypyidaw di kantor polisi pada Rabu (8/6).
“Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi menggunakan pangkatnya. Jadi dia dijerat dengan UU Tipikor pasal 55,” tulis surat kabar tersebut.
Undang-undang itu memberikan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi mereka yang terbukti bersalah.
Kasus-kasus yang telah dihadapi Suu Kyi antara lain terkait kepemilikan ilegal radio walkie-talkie hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi. Para pendukungnya mengatakan kasus-kasus itu bermotif politik.
Tentara menggulingkan Suu Kyi dengan mengatakan partainya telah melakukan kecurangan dalam pemilihan November, sebuah tuduhan yang ditolak oleh komisi pemilihan sebelumnya dan pemantau internasional.
Sejak itu, tentara gagal membangun kendali. Mereka menghadapi protes setiap hari, pemogokan yang oleh penentang junta yang melumpuhkan perekonomian, serangkaian pembunuhan dan serangan bom serta kebangkitan konflik di perbatasan Myanmar. (Aiw/France24/OL-09)
