Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI Kerja Sama Islam (OKI) meminta PBB menyelidiki kemungkinan kejahatan yang dilakukan selama konflik 11 hari antara Israel dan kelompok militer Palestina Hamas serta menetapkan tanggung jawab komando.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus tentang konflik terbaru, Kamis (27/5), atas permintaan Pakistan, sebagai koordinator OKI, dan Palestina.
Negara-negara tersebut mengajukan rancangan resolusi pada Selasa (25/5) malam yang akan membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur, dan di Israel, sejak 13 April.
Baca juga: AS Janji Buka Kembali Konsulat di Jerusalem dan Bantu Gaza
Rancangan resolusi itu juga akan memeriksa semua akar penyebab yang mendasari pelanggaran HAM, ketegangan dan ketidakstabilan, "termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnik, ras atau agama".
Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisa bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, untuk memaksimalkan kemungkinan
diterimanya dalam proses hukum.
Tim independen juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas serta memastikan akuntabilitas hukum.
Duta Besar Israel untuk PBB Meirav Eilon Shahar, lewat Twitter, pekan lalu, mengatakan mengadakan sesi yang menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari Dewan HAM PBB.
Sejak dibentuk pada 2006, dewan hak asasi PBB, sebuah forum yang beranggotakan 47 orang, telah mengadakan delapan sesi khusus sebelumnya
yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.
Amerika Serikat (AS) bergabung kembali dengan forum di bawah Presiden Joe Biden setelah pemerintahan Donald Trump mundur karena menuduh forum itu bersikap anti-Israel.
Delegasi AS, saat ini, memiliki status pengamat tetapi tidak memiliki suara.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Timur Tengah, Selasa (25/5), dan berjanji Washington akan memberikan bantuan baru untuk membangun kembali Gaza sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. (Ant/OL-1)
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
SETIDAKNYA 84 tahanan Palestina meninggal di penjara-penjara Israel sejak Oktober 2023 setelah mengalami penyiksaan sistematis.
EMIRAT Arab menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka berkomitmen pada Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump pada Selasa (20/1).
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Rabu (14/1), menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Iran.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Iran segera menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved