Negara Barat Serukan Rakyat Suriah Boikot Pilpres

SURIAH akan mengadakan pemilihan presiden (pilpres) pada 26 Mei. Menurut Ketua Parlemen Suriah Hamouda Sabbagh, calon presiden dapat mengajukan pencalonan mereka selama periode 10 hari mulai Senin (19/4).

Syaratnya, mereka telah tinggal terus menerus di Suriah selama setidaknya 10 tahun. Ini berarti bahwa tokoh oposisi di pengasingan dilarang mengikuti pilpres.

Kandidat juga harus mendapat dukungan dari setidaknya 35 anggota parlemen yang didominasi oleh partai Baath Assad. Jajak pendapat itu dilakukan di tengah krisis ekonomi yang menghancurkan, diperparah oleh pandemi virus korona dan sejumlah sanksi Barat, termasuk dari Amerika Serikat, yang menargetkan tokoh-tokoh kunci, termasuk Assad dan istrinya Asma.

Menjelang pemungutan suara, para menteri luar negeri dari lima kekuatan Barat--Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat--menyerukan boikot pemilu. Soalnya, mereka memprediksi pilpres tidak akan adil atau bebas dan hanya akan bertugas untuk memberdayakan kembali Assad.

Pada pertengahan Maret lalu, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengimbau masyarakat internasional agar tidak tertipu oleh jajak pendapat tersebut.

"Pemilu ini tidak akan bebas atau adil. Mereka tidak akan melegitimasi rezim Assad," kata Thomas-Greenfield pada pertengahan Maret.

Dia mengatakan kepada anggota Dewan Keamanan bahwa pemilihan tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Resolusi 2254, termasuk bahwa mereka diawasi oleh PBB atau dilakukan sesuai dengan konstitusi baru. (AFP/OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari