Pilpres Suriah Ditetapkan 26 Mei, Assad Kemungkinan Tetap Bertahta

SURIAH akan mengadakan pemilihan presiden (pilpres) pada 26 Mei. Kemungkinan Presiden Bashar al-Assad akan tetap berkuasa di negara yang hancur akibat perang selama satu dekade.

Pemungutan suara akan menjadi yang kedua sejak konflik meletus pada Maret 2011. Hingga kini tak ada solusi politik yang terlihat untuk mengakhiri perang korban jiwa sedikitnya 388.000 orang dan membuat setengah populasi mengungsi.

Pemilu, yang diumumkan Minggu (18/4) oleh ketua parlemen Hamouda Sabbagh, juga terjadi saat Suriah terperosok dalam krisis ekonomi yang parah. Assad, yang mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya Hafez pada 2000, belum secara resmi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum.

Pria yang kini berusia 55 tahun itu memenangkan pemungutan suara sebelumnya tiga tahun setelah perang, pada 2014, dengan 88% suara. Pasukan pemerintah telah merebut kembali petak-petak wilayah dari pemberontak dan pasukan jihadis dengan bantuan militer dari sekutu rezim Rusia dan Iran dan milisi Libanon proksi Teheran, Hizbullah.

Namun sebagian besar wilayah Suriah masih luput dari kendali pemerintah dan pemungutan suara tidak akan dilakukan di daerah-daerah tersebut. Daerah itu termasuk provinsi barat laut Idlib, benteng pemberontak utama yang dikendalikan oleh Hayat Tahrir al-Sham yang dipimpin oleh anggota bekas afiliasi Al-Qaeda Suriah.

Wilayah Idlib, termasuk distrik terdekat tempat kelompok pemberontak lain juga hadir, menjadi rumah bagi 2,9 juta orang. Sekitar dua pertiga warganya telah meninggalkan rumah mereka ke wilayah lain karena dilanda kekerasan.

Warga Suriah yang juga tidak dapat memberikan suara ialah yang tinggal di daerah perbatasan di bawah kendali pasukan Turki dan milisi proksi. Lainnya tinggal di daerah utara mayoritas Kurdi tempat pasukan rezim tidak hadir.

Pemungutan suara hanya akan diizinkan untuk warga Suriah yang tinggal di daerah yang dikendalikan pemerintah atau mereka yang tinggal di luar negeri tetapi terdaftar di kedutaan negara mereka, menurut Sabbagh. (AFP/OL-14)