Uni Eropa akan Jatuhkan Sanksi untuk Junta Myanmar

PARA menteri luar negeri Uni Eropa, Senin (22/3), akan menyetujui sanksi terhadap 11 pejabat junta Myanmar atas kudeta militer di negara Asia Ternggara tersebut, kata diplomat Eropa.

Langkah itu dilakukan setelah blok dari 27 negara itu, bulan lalu, setuju menargetkan militer Myanmar dan kepentingan ekonominya atas perebutan kekuasaan di negara itu.

Seorang diplomat mengatakan 11 orang yang akan diberikan sanksi pembekuan aset Uni Eropa dan masuk dalam daftar hitam larangan visa oleh pertemuan para menteri di Brussel itu adalah personel militer dan polisi.

Baca juga: Tindakan Keras Picu Eksodus dari Kota Terbesar Myanmar

Langkah-langkah awal tersebut diperkirakan tidak menargetkan bisnis yang terkait dengan militer, tetapi para diplomat mengatakan beberapa kemungkinan akan diberikan sanksi tersebut dalam beberapa minggu mendatang.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Itu kemudian memicu pemberontakan massal yang berusaha dihancurkan pasukan keamanan dengan kampanye kekerasan dan ketakutan.

Lebih dari 220 orang telah dipastikan tewas dan 2.000 lainnya ditahan, menurut kelompok pemantau lokal.

Militer membenarkan pengambilalihan tersebut dengan mengklaim adanya kecurangan dalam pemilu pada November lalu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak.

Militer Myanmar telah menghadapi kecaman internasional atas kudeta tersebut dan tindakan keras berdarah berikutnya, dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang junta dengan pemberian sanksi.

Sebelumnya, Uni Eropa telah memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar dan memasukkan 14 pejabat tinggi militer dan perbatasan ke dalam daftar hitam atas penganiayaan terhadap minoritas Muslim Rohingya. (AFP/OL-1)