Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
CALON Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan dia akan bekerja sama dengan anggota parlemen untuk mempercepat serangkaian kenaikan pajak pada perusahaan dan orang kaya.
Yellen, yang menunggu persetujuan Senat untuk jabatan itu mengirimkan tanggapan tertulis untuk pertanyaan tindak lanjut anggota Komite Keuangan Senat tentang topik-topik yang mencakup perubahan iklim hingga kebijakan sanksi. Dokumen setebal 114 halaman tersebut diperoleh oleh Bloomberg News.
Panel Keuangan Senat dijadwalkan untuk memajukan pencalonan Yellen pada Jumat waktu setempat, meskipun pemungutan suara konfirmasi yang lengkap di Senat mungkin tidak akan terjadi sampai pekan depan.
Yellen berjanji untuk bekerja dengan anggota Kongres tentang apakah rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari $400.000 setahun akan dilindungi dari pembalikan pemotongan pajak yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump tahun 2017. Itu merupakan sesuatu yang dijanjikan Biden saat kampanye.
Baca juga : Elon Musk Tebar Sayembara Rp1,4 T, Apa Tantangannya?
Dia juga menghindari pertanyaan apakah pencabutan pemotongan pajak negara bagian dan lokal, seperti yang diusulkan oleh Biden, akan memberikan pemotongan pajak yang besar bagi orang Amerika yang kaya, sementara tidak melakukan apa-apa bagi mereka yang berada di bagian bawah distribusi pendapatan.
Dia justru secara langsung menanggapi kritik terhadap rencana Biden untuk mengurangi ambang batas pajak federal estate.
Yellen pun membantah kritik dari Partai Republik bahwa menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28% dari 21% seperti yang diusulkan Biden akan membuat AS kurang kompetitif. Uang itu, katanya, dapat digunakan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan program lain yang meningkatkan bisnis Amerika.
Yellen menyarankan agar orang kaya dapat diaudit dengan tarif yang lebih tinggi di bawah masa jabatannya. Penegakan IRS yang lebih kuat adalah salah satu cara untuk menghindari Kongres dalam mendatangkan lebih banyak pendapatan. (Al Jazeera/OL-7)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
MANTAN Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, didiagnosis mengidap kanker prostat agresif.
Mantan Presiden AS Joe Biden menyatakan terima kasih akan dukungan dari seluruh dunia akan diagnosis kanker prostat agresif yang dideritanya.
Mantan Presiden AS Joe Biden baru saja didiagnosis kanker prostat agresif. Kenali lebih lanjut tentang penyakit ini.
Donald Trump mendoakan mantan presiden AS Joe Biden segara pulih dari kanker prostat agresif.
Kantor pribadi mantan Presiden Amerika Serikat mengungkapkan Joe Biden didiagnosa kanker prostat. Saat ini kanker tersebut telah menyaber ke tulangnya.
Biden memperingatkan bahwa pemotongan tunjangan Jaminan Sosial berisiko menghancurkan kehidupan jutaan pensiunan yang bergantung pada program tersebut untuk bertahan hidup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved