Dugaan Kekerasan, AS akan Tolak Minyak Sawit Malaysia

Amerika Serikat (AS) akan melarang semua pengiriman minyak sawit dari salah satu produsen terbesar di dunia, setelah menemukan indikator kerja paksa dan pelanggaran lain di perkebunan Sime Darby milik Malaysia dan anak perusahaan lokalnya.

Direktur Eksekutif Kantor Perdagangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Ana Hinojosa menuturkan, pihaknya selama berbulan-bulan telah melakukan penyelidikan tersebut.

Dugaan pelanggaran terhadap pekerja itu seperti kekerasan fisik dan seksual, pembatasan pergerakan, intimidasi dan ancaman, jeratan hutang, pemotongan gaji dan kerja lembur yang berlebihan.

“Para importir harus tahu bahwa ada risiko reputasi, keuangan dan hukum yang terkait dengan mengimpor barang-barang yang dilakukan oleh kerja paksa ke Amerika Serikat,” kata Hinojosa dikutip dari CNA, Jumat (1/1).

Pengumuman tersebut dikeluarkan selang tiga bulan setelah federal AS memberlakukan larangan yang sama terhadap raksasa minyak sawit Malaysia lainnya, FGV Holdings - perusahaan minyak sawit pertama yang menjadi sasaran Bea Cukai karena kekhawatiran tentang kerja paksa.

AS sendiri dilaporkan telah mengimpor minyak sawit mentah senilai US$ 410 juta dari Malaysia pada tahun 2020, mewakili sepertiga dari total nilai yang dikapalkan.

Larangan tersebut dipicu oleh petisi yang diajukan oleh kelompok nirlaba dan firma hukum, terjadi setelah penyelidikan mendalam oleh The Associated Press (AP) terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di perkebunan di Malaysia dan negara tetangga Indonesia, yang bersama-sama menghasilkan sekitar 85 persen pasokan US$ 65 miliar dari minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia

Minyak sawit sendiri dapat ditemukan di sekitar setengah produk di rak supermarket dan di sebagian besar merek kosmetik. Produknya seperti cat, kayu lapis, pestisida, pakan ternak, biofuel, dan bahkan pembersih tangan.

AP disebut mewawancarai lebih dari 130 pekerja dan mantan pekerja dari dua lusin perusahaan minyak sawit, termasuk Sime Darby, untuk penyelidikannya. Dilaporkan dari hasil penyelidikan ditemukan kasus dugaan pemerkosaan dan pekerja anak hingga perdagangan manusia dan perbudakan langsung di perkebunan.

Awal bulan ini, 25 anggota parlemen Demokrat dari DPR AS, mengutip penyelidikan AP, mengeluarkan surat yang menyerukan pemerintah untuk lebih keras merespon dugaan pelanggaran yang terjadi di industri minyak sawit di Malaysia dan Indonesia.

"Dalam pandangan kami, praktik ketenagakerjaan yang menjijikkan ini dan dampaknya yang meluas di seluruh rantai pasokan menyoroti perlunya strategi penegakan hukum yang agresif dan efektif," kata surat itu.

Sime Darby, yang tidak berkomentar, dikatakan memiliki perkebunan kelapa sawit seluas hampir 1,5 juta hektar, menjadikannya salah satu produsen terbesar di Malaysia. (CNA/OL-2)