Libanon dan Israel Segera Bicarakan Masalah Perbatasan

LIBANON dan Israel, Kamis (1/10), mengatakan mereka akan mengadakan negosiasi yang ditengahi Amerika Serikat (AS) terkait sengketa tanah dan perbatasan laut. Hal itu merupakan pembicaraan pertama dalam beberapa dekade antara dua negara yang secara teknis masih berperang.

Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri mengatakan AS akan bertindak sebagai fasilitator selama pembicaraan yang akan diadakan di kota perbatasan Libanon selatan, Naqoura.

Dia menjelaskan kesepakatan kerangka kerja telah dicapai untuk memulai negosiasi dan membacakan salinannya pada 22 September.

Baca juga: Pertempuran Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh Terus Memanas

"Amerika Serikat diminta kedua belah pihak, Israel dan Libanon, untuk bertindak sebagai mediator dan fasilitator untuk menyusun perbatasan laut, dan siap untuk melakukan ini," katanya.

Mengenai masalah perbatasan laut, pembicaraan terus menerus akan diadakan di markas besar PBB di Naqoura, di bawah sponsor PBB

"Perwakilan AS dan koordinator khusus AS untuk Libanon siap memberikan risalah pertemuan bersama yang akan mereka tanda tangani dan tunjukkan kepada Israel dan Libanon untuk ditandatangani pada akhir setiap pertemuan," tambahnya.

Di Israel, Menteri Energi Youval Steinitz mengatakan, dalam sebuah pernyataan, bahwa negosiasi langsung akan diadakan setelah pesta Yahudi Sukkot yang berakhir 10 Oktober.

Sementara, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memuji upaya bersejarah antara kedua negara untuk membahas perbatasan yang disengketakan. Hal itu merupakan hasil dari hampir tiga tahun keterlibatan diplomatik yang intens.

Pembicaraan yang akan dilaksanakan itu pun mendapat respon positif dari dunia internasional. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang berpatroli di perbatasan bersama menyambut baik berita tersebut.

"(UNIFIL) menyambut baik pengumuman hari ini tentang kesepakatan kerangka kerja untuk memulai negosiasi antara Libanon dan Israel tentang demarkasi perbatasan laut antara kedua negara," kata PBB.

Adapun, Israel dan gerakan Hizbullah Libanon bertempur dalam perang yang menghancurkan pada 2006. Pada saat itu, Perdana Menteri Libanon Fouad Siniora mengatakan Libanon akan menjadi negara Arab terakhir yang berdamai dengan Israel.

Utusan AS David Schenker, pada 8 September, mengatakan dia berharap datang ke Libanon dan menandatangani kesepakatan kerangka kerja untuk memulai diskusi dalam beberapa minggu mendatang.

Masalah perbatasan laut sangat sensitif karena kemungkinan adanya hidrokarbon di Mediterania.

Pada Februari 2018, Libanon menandatangani kontrak pertamanya untuk pengeboran lepas pantai di dua blok di Mediterania untuk minyak dan gas dengan konsorsium yang terdiri dari raksasa energi Total, ENI, dan Novatek.

Libanon, pada April, mengatakan pengeboran awal di Blok 4 telah menunjukkan jejak gas tetapi tidak ada cadangan yang layak secara komersial.

Eksplorasi yang lain, Blok 9, belum dimulai dan lebih kontroversial karena kepemilikannya masih diperdebatkan. (AFP/OL-1)