Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menghadiri makan siang dengan sejumlah CEO perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan di Hotel Lotte, Busan, pada Senin, (25/11).
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengapa Indonesia merupakan tempat investasi yang tepat bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan.
Di era yang penuh dengan ketidakpastian ini, Presiden melihat masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economy seperti Indonesia. Di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia justru memiliki usia produktif yang besar dengan bonus demografi yang besar pula.
"Dan di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5 persen per tahun selama lima tahun ini," kata Presiden dalam keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Tak hanya itu, di saat banyak negara mengalami ketidakpuasan, stabilitas politik di Indonesia bisa cukup terjaga. Pada saat banyak negara cenderung melakukan proteksionisme, Indonesia menjadi koordinator bagi perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Indonesia telah menyelesaikan negoisasi Indonesia-Korea CEPA," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Di hadapan para CEO, Kepala Negara juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk membuat iklim investasi yang semakin menarik dalam lima tahun ke depan. Penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi di Indonesia akan terus dilakukan guna mendukung hal tersebut.
"Pada saat yang sama saya menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Saya juga menekankan investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, namun juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi," jelasnya.
Berkaitan dengan penyederhanaan aturan, pemerintah akan melakukan pemangkasan sekitar 70 hingga 74 undang-undang secara sekaligus dalam waktu bersamaan melalui omnibus law. Dengan omnibus lawini, Presiden berharap semua peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat investasi akan bisa disederhanakan.
"Dan juga pemangkasan birokrasi kita yang semakin simpel sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat. Yaitu nantinya akan dipangkas eselon IV dan eselon III di birokrasi kita," ungkapnya.
Pada saat yang sama, Presiden juga menjelaskan soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nantinya, kota tersebut akan dirancang menjadi sebuah kota yang pintar, hijau, aman, inklusif, dan kuat.
"Indonesia terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota ini, dan marilah sekali lagi saya mengajak untuk menguatkan kerja sama ekonomi kita, kerja sama perdagangan kita, kerja sama investasi kita, antara Indonesia dan Korea," ajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Di akhir sambutannya, Jokowi meminta para pelaku usaha untuk tidak segan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Presiden memberikan contoh soal pembebasan lahan Lotte di Cilegon yang telah diselesaikan oleh Kepala BKPM.
"Kalau ada masalah-masalah yang lain, tolong sampaikan kepada Pak Bahlil," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (OL-8)
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup. Ia terbukti mendalangi pemberontakan melalui upaya darurat militer pada Desember 2024 lalu.
Bank Woori Saudara hadirkan WBK Pre-Registration Service untuk mempermudah WNI membuka rekening dan mengakses layanan perbankan di Korea Selatan.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Dua atlet ski lintas alam Korea Selatan didiskualifikasi dari Olimpiade Milan-Cortina setelah peralatan mereka terdeteksi mengandung zat fluor terlarang.
Fokus diskusi mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari AI, Internet of Things (IoT), smart mobility, digitalisasi rantai pasok, hingga pengembangan keterampilan masa depan.
Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Dua rising star generasi muda, Shin Eun Soo dan Yu Seon Ho, dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved