Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
RAJA Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah dijadwalkan mengunjungi Indonesia, Senin (26/8) besok.
Menurut keterangan Kementrian Luar Negeri Malaysia seperti dikutip dari Antara, Minggu (25/8), rombongan raja akan berada di Tanah Air selama empat hari.
Yang di-Pertuan Agong akan turut didampingi oleh Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj.
Di Indonesia, rombongan akan didampingi oleh Menteri Perekonomian, Dato' Seri Mohamed Azmin bin Ali selaku menteri pengiring serta pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Istana Negara, dan Kantor Perdana Menteri.
Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan melakukan upacara penyambutan dan jamuan kenegaraan untuk Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong di Istana Bogor.
Rombongan juga dijadwalkan menghadiri jamuan santap malam dengan rakyat Malaysia di Indonesia. Masjid Istiqlal pun jadi salah satu tempat yang akan dikunjungi raja.
Tidak hanya Jakarta, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong juga berniat mengunjungi Yogyakarta. Rombongan akan mengadakan pertemuan dengan Sultan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Setelah itu, raja akan melawat ke beberapa tempat bersejarah di Yogyakarta.
Kementrian Luar Negeri Malaysia menyatakan kunjungan ini melambangkan keakraban dan keteguhan hubungan bilateral antara Malaysia dan Republik Indonesia. Kunjungan ini juga diharapkan dapat semakin mengukuhkan jalinan persahabatan di antara kedua negara yang telah terbina sejak 62 tahun yang lalu. (A-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved