Bisa Perkuat Posisi Tawar DPD

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih periode 2019-2024 La Nyalla Mahmud Mattalitti siap menjadikan DPD sebagai motor untuk mengakselerasi ekonomi daerah, termasuk mendorong peningkatan ekspor dari berbagai daerah di Tanah Air.

Menurut La Nyalla, banyak pasar internasional yang belum sepenuhnya optimal digali potensinya sebagai tujuan ekspor. Oleh karena itu, ke depan, DPD harus bekerja memfasilitasi para pengusaha, khususnya UMKM, di berbagai daerah untuk merambah pasar ekspor.

”Saya kira banyak peluang pasar baru yang belum sepenuhnya digali. Selama ini kan konsentrasi kita ke pasar ekspor yang sudah eksis, seperti Jepang, Tiongkok, juga AS. Padahal, pasar negara lain tidak kalah prospektif dan relatif lebih minim pesaing, seperti kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur,” ujar La Nyalla.

La Nyalla mencontohkan pasar di Republik Belarus. Sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim, La Nyalla baru saja menerima kunjungan Duta Besar Republik Belarus, Valery Kolesnik, Senin (12/8), untuk memperluas kerja sama perdagangan antara Jatim dan negara di kawasan Eropa Timur tersebut.

Berdasarkan data dari Belarus, negara tersebut mengimpor Belarus untuk produk perikanan dari berbagai negara di dunia mencapai US$361,6 juta atau sekitar Rp5,2 triliun. Impor ikan segarnya mencapai US$99,6 juta, ikan beku US$158,6 juta, filet ikan sebesar US$68,3 juta, serta ikan kering, ikan asap, dan ikan asin sebesar US$15,4 juta. Indonesia baru mengisi pasar ekspor itu senilai US$3,1 juta.

”Itu baru dari satu negara saja, yaitu Belarus. Dan baru dari pasar satu komoditas, yaitu perikanan. Bayangkan kalau DPD ke depan
menggarap bareng-bareng banyak negara, disambungkan ke UMKMUMKM daerah, kita kerja bantu terbukanya pasar ekspor dari UMKM daerah, pasti kesejahteraan cepat merata ke seluruh Indonesia,” jelas La Nyalla yang lolos menjadi senator DPD dengan perolehan lebih dari 2,2 juta suara warga Jatim.

”Saya juga lihat sendiri bagaimana hortikultura itu laris manis di negara-negara berkekuatan ekonomi besar seperti Rusia. Daerah-daerah harus memanfaatkannya. Aksesnya harus dibuka dan DPD bisa memainkan peran itu ke depan. Saya siap jadi pionirnya,” imbuh La Nyalla yang juga mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim.

La Nyalla menambahkan, ke depan siap mengajak para kepala daerah melalui para wakilnya di DPD untuk mengoptimalkan potensi daerah melalui program peningkatan ekspor. ”Ini juga selaras dengan tujuan besar Presiden Jokowi yang ingin memacu ekspor untuk memulihkan defisit neraca perdagangan Indonesia,” pungkasnya.

Pendatang baru

Anggota DPD RI periode mendatang mayoritas ialah pendatang baru. Persentasenya hanya sekitar 30% petahana (incumbent) dan sisanya wajah baru.

DPD periode 2019-2024 diharapkan lebih kuat dan memiliki posisi tawar yang lebih besar. “Kami ingin bargaining DPD lebih kuat lagi, baik di pemerintah maupun di DPR,” kata anggota terpilih DPD RI dari Jawa Timur, Adilla Azis.

Untuk mewujudkan itu, dubutuhkan pimpinan terlebih ketua senator yang memiliki beberapa kriteria, seperti tegas dan berani.

Menurut Adilla Azis, salah satu figur yang digadang-gadang menjadi Ketua DPD dan memiliki kriteria itu ialah La Nyalla Mattalitti.

“Pak La Nyalla tegas, berani, dan tidak abu-abu. Jarang orang seperti itu, setiap pekerjaan pasti tuntas. Mudah-mudahan bisa menguatkan DPD sehinggan keberadaan lembaga ini benarbenar bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Pada pemilihan umum yang lalu, La Nyalla berhasil mengantongi lebih dari 2 juta suara. La Nyalla pernah menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2015-2016, Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur, dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jatim.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengakui bahwa peran DPD tak banyak diketahui dan mungkin kurang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Margarito menyatakan bahwa jika selama ini DPD RI terbentur dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang membuat DPD terlihat seperti menjadi subordinat dari DPR. Padahal, DPD bisa saja menampilkan dirinya dengan kreasi-kreasi yang diciptakan.

“Sehingga butuh figur yang begitu terampil yang dengan keterampilannya tidak mengandalkan skema UUD, tapi skema politik. Itu saja yang membuat DPD terlihat anggun di permukaan politik,” katanya.

Namun, dari pengalaman yang ada, ia merasa anggota DPD masih sangat kurang kreasi yang diciptakan sehingga tidak memberi dampak kepada masyarakat. Selain itu, masih ada beberapa kreasi yang tidak dibutuhkan malah diperjuangkan. (P-1)