Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mengkritik skema reaktivasi otomatis peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang belakangan dinonaktifkan. Ia meminta Kementerian Kesehatan tidak membatasi prioritas hanya pada pasien penyakit katastropik, melainkan menjangkau seluruh warga miskin dalam desil 1 hingga desil 4.
Menurut Ru’yat, banyak warga miskin ekstrem yang penyakitnya tidak masuk kategori berat, tetapi tetap rentan terdampak bila tidak mendapat jaminan kesehatan saat jatuh sakit.
“Faktanya mereka miskin, meskipun sakitnya tidak katastropik. Ini catatan penting, jangan sampai penonaktifan itu mengenai warga yang masih dalam desil 1 sampai desil 4,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan di Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).
Ia menegaskan, pembenahan data menjadi kunci agar penonaktifan mendadak tidak kembali menutup akses layanan kesehatan bagi warga miskin.
Karena itu, politisi Fraksi PKS tersebut mendorong pertemuan lintas komisi yang melibatkan Kementerian Sosial dan BPS untuk menyelesaikan polemik data kemiskinan.
“Kami menunggu jadwal pertemuan dengan Kemensos dan BPS agar data akurat. Kita harus pastikan skema penanganan ini berpihak pada warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. (Z-10)
YLKI masih menunggu jawaban respons Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada seluruh rumah sakit agar pasien-pasien katastropik harus tetap dilayani.
Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan rumah sakit dilarang menolak pasien dengan alasan apa pun, termasuk karena status kepesertaan bpjs kesehatan pbi nonaktif
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengkritik kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI berpotensi melanggar ham
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar mengaktifkan kembali sebanyak 23.180 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI.
Panduan lengkap BPJS PBI 2026: Pengertian, syarat daftar gratis, perbedaan dengan mandiri, hingga fasilitas Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) terbaru.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Penonaktifan PBI JK, BPJS Kesehatan, dinilai tak manusiawi karena mengancam nyawa pasien cuci darah. Komunitas pasien mendesak negara hadir menjamin layanan.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Penonaktifan peserta PBI JKN dan PBPU dilakukan tanpa ukuran yang jelas dan berpotensi mengorbankan warga miskin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved