Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BENCANA alam yang terus berulang dinilai telah menimbulkan kerugian ekonomi negara hingga puluhan triliun rupiah. Kondisi ini juga diyakini dapat menghambat pencapaian pembangunan nasional. Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, meminta pemerintah mengubah pendekatan penanganan bencana dengan menempatkan pencegahan dan mitigasi sebagai prioritas utama kebijakan.
Pria yang biasa disapa Abdul Azis ini menilai, selama ini penanganan bencana masih terlalu berfokus pada respons darurat dan pemulihan pascabencana, sementara upaya pencegahan belum mendapat porsi anggaran yang memadai.
“Kemarin juga saya ke Deli Serdang, bahwa penanganan bencana di sana cukup baik. Empat belas hari sudah keluar dari status tanggap darurat. Tapi kerugiannya hampir Rp600 miliar dan itu baru satu daerah,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (5/2).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai jika dihitung secara kumulatif, kerugian akibat bencana di wilayah Sumatera dalam beberapa kejadian sebelumnya bahkan mencapai sekitar Rp68 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa bencana bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau kita hitung se-Indonesia, dalam setahun itu berapa kerugian negara dan kerugian ekonomi yang terjadi. Ini jelas menghambat pencapaian pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional,” ujar politisi muda PDI Perjuangan tersebut.
Legislator Dapil Jawa Barat III ini menegaskan, Indonesia sebagai negara rawan bencana bahkan disebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Karena itu, kata dia, pemerintah harus mulai serius mendorong kebijakan pencegahan. Abdul Azis menekankan, biaya mitigasi jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan negara ketika bencana terjadi.
“Kalau mencegah itu biayanya lebih sedikit daripada mengobati, kenapa tidak kita dorong pencegahan ini. Misalnya kerugian banjir Rp600 miliar, kalau bisa dicegah dengan Rp30 miliar, kenapa tidak dianggarkan,” tuturnya.
Abdul Azis meminta pemerintah meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, khususnya untuk penguatan mitigasi dan pencegahan, agar kerugian ekonomi akibat bencana tidak terus berulang setiap tahun.
“Mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional, supaya pembangunan yang kita rencanakan tidak terus-menerus tergerus oleh bencana,” ujarnya. (P-4)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved