Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BENCANA alam yang terus berulang dinilai telah menimbulkan kerugian ekonomi negara hingga puluhan triliun rupiah. Kondisi ini juga diyakini dapat menghambat pencapaian pembangunan nasional. Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, meminta pemerintah mengubah pendekatan penanganan bencana dengan menempatkan pencegahan dan mitigasi sebagai prioritas utama kebijakan.
Pria yang biasa disapa Abdul Azis ini menilai, selama ini penanganan bencana masih terlalu berfokus pada respons darurat dan pemulihan pascabencana, sementara upaya pencegahan belum mendapat porsi anggaran yang memadai.
“Kemarin juga saya ke Deli Serdang, bahwa penanganan bencana di sana cukup baik. Empat belas hari sudah keluar dari status tanggap darurat. Tapi kerugiannya hampir Rp600 miliar dan itu baru satu daerah,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (5/2).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai jika dihitung secara kumulatif, kerugian akibat bencana di wilayah Sumatera dalam beberapa kejadian sebelumnya bahkan mencapai sekitar Rp68 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa bencana bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau kita hitung se-Indonesia, dalam setahun itu berapa kerugian negara dan kerugian ekonomi yang terjadi. Ini jelas menghambat pencapaian pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional,” ujar politisi muda PDI Perjuangan tersebut.
Legislator Dapil Jawa Barat III ini menegaskan, Indonesia sebagai negara rawan bencana bahkan disebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Karena itu, kata dia, pemerintah harus mulai serius mendorong kebijakan pencegahan. Abdul Azis menekankan, biaya mitigasi jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan negara ketika bencana terjadi.
“Kalau mencegah itu biayanya lebih sedikit daripada mengobati, kenapa tidak kita dorong pencegahan ini. Misalnya kerugian banjir Rp600 miliar, kalau bisa dicegah dengan Rp30 miliar, kenapa tidak dianggarkan,” tuturnya.
Abdul Azis meminta pemerintah meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, khususnya untuk penguatan mitigasi dan pencegahan, agar kerugian ekonomi akibat bencana tidak terus berulang setiap tahun.
“Mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional, supaya pembangunan yang kita rencanakan tidak terus-menerus tergerus oleh bencana,” ujarnya. (P-4)
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved