Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyesalkan sebelumnya tidak adanya mitigasi bencana di lokasi sekitar Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.
Hal tersebut menjadi salah satu pelajaran penting yang diperolehnya dari lawatan Komisi VIII DPR RI ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu.
“Pelajaran penting dari kunjungan kami ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru yakni belum adanya mitigasi bencana," kata Ace dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (13/12/).
"Terjadi seperti lahar dan lava, termasuk guguran awan panas. Kita bisa bayangkan masyarakat lari tunggang langgang, tanpa tahu kemana mereka akan dievakuasi," jelasnya.
"Tidak disiapkan jika terjadi lahar panas, mereka harus lari kemana, tidak ada tempat khusus dipersiapkan untuk evakuasi,” ungkap Ace.
Jadi, lanjut politikus Partai Golkar ini, pembelajaran buat seluruh pihak terkait bahwa kesiapsiagaan bencana itu menjadi sangat penting dalam konteks mempersiapkan mitigasi bencana itu.
Sejatinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peta rawan bencana, termasuk Peta Gunung Aktif yang kemudian bisa dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Legislator dapil Jawa Barat II itu mengutip pendapat Anggota DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid yang mengungkapkan dari sekitar delapan ribu desa di Indonesia, hanya 9,5% yang memiliki sistem peringatan dini bencana, dan 6% yang memiliki jalur evakuasi. Jadi artinya masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana.
“Bahkan kalau kita ke Bandung saja (yang berdekatan dengan ibu kota), baik potensi banjir, longsor, gunung merapi yang merupakan patahan Lembang, menurut saya saat ini kita tidak punya kemampuan resilience bencana," kata Nurwahid.
"Sehingga yang terjadi di Semeru ini memang karena kita belum siap. Belum mempersiapkan diri untuk evakuasi, tempat pengungsian dan lainnya. Hal itu tentu sangat kita sesalkan,” paparnya.
Ace mengajak Kepala BNPB yang notabene merupakan seorang prajurit TNI aktif yang masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk bersama-sama menjalani tugas misi suci menyelamatkan bangsa ini dari potensi bencana yang cukup besar.
“Harus gerak cepat dalam konteks relokasi dan tanggap darurat terhadap para pengungsi yang hampir semua mengaku trauma dan harus menjadi tempat baru,” pesan Ace. (RO/OL-09)
BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama lintas instansi gabungan masih melakukan pendataan lanjutan dan pemantauan di lokasi terdampak longsor Bandung Barat.
Peristiwa longsor Bandung Barat tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Berdasarkan keterangan saksi mata di sekitar lokasi longsor Bandung Barat, kejadian itu diawali suara gemuruh keras.
HINGGA Sabtu, (24/1) siang, sebanyak 82 orang masih dinyatakan hilang dalam peristiwa longsor di Kampung Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
TIM SAR terus mempercepat pencarian warga yang masih hilang akibat tertimbun tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu, (24/1) dini hari.
Peristiwa longsor Bandung Barat yang tragis dilaporkan mengakibatkan sedikitnya tujuh orang meninggal dunia dan 114 warga lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
TANAH longsor terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (24/1) dini hari dan mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved