Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyesalkan sebelumnya tidak adanya mitigasi bencana di lokasi sekitar Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.
Hal tersebut menjadi salah satu pelajaran penting yang diperolehnya dari lawatan Komisi VIII DPR RI ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu.
“Pelajaran penting dari kunjungan kami ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru yakni belum adanya mitigasi bencana," kata Ace dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (13/12/).
"Terjadi seperti lahar dan lava, termasuk guguran awan panas. Kita bisa bayangkan masyarakat lari tunggang langgang, tanpa tahu kemana mereka akan dievakuasi," jelasnya.
"Tidak disiapkan jika terjadi lahar panas, mereka harus lari kemana, tidak ada tempat khusus dipersiapkan untuk evakuasi,” ungkap Ace.
Jadi, lanjut politikus Partai Golkar ini, pembelajaran buat seluruh pihak terkait bahwa kesiapsiagaan bencana itu menjadi sangat penting dalam konteks mempersiapkan mitigasi bencana itu.
Sejatinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peta rawan bencana, termasuk Peta Gunung Aktif yang kemudian bisa dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Legislator dapil Jawa Barat II itu mengutip pendapat Anggota DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid yang mengungkapkan dari sekitar delapan ribu desa di Indonesia, hanya 9,5% yang memiliki sistem peringatan dini bencana, dan 6% yang memiliki jalur evakuasi. Jadi artinya masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana.
“Bahkan kalau kita ke Bandung saja (yang berdekatan dengan ibu kota), baik potensi banjir, longsor, gunung merapi yang merupakan patahan Lembang, menurut saya saat ini kita tidak punya kemampuan resilience bencana," kata Nurwahid.
"Sehingga yang terjadi di Semeru ini memang karena kita belum siap. Belum mempersiapkan diri untuk evakuasi, tempat pengungsian dan lainnya. Hal itu tentu sangat kita sesalkan,” paparnya.
Ace mengajak Kepala BNPB yang notabene merupakan seorang prajurit TNI aktif yang masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk bersama-sama menjalani tugas misi suci menyelamatkan bangsa ini dari potensi bencana yang cukup besar.
“Harus gerak cepat dalam konteks relokasi dan tanggap darurat terhadap para pengungsi yang hampir semua mengaku trauma dan harus menjadi tempat baru,” pesan Ace. (RO/OL-09)
Sejumlah lahan pertanian rusak di Pasie Laweh, Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Bencana hidrometeorologi melanda negara bagian Minas Gerais, Brasil. Sedikitnya 32 orang tewas dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal akibat curah hujan ekstrem.
Bencana longsor dan banjir melanda Minas Gerais, Brasil. 30 orang tewas dan 39 lainnya masih hilang di bawah puing-puing bangunan.
Warga menyeberangi Sungai Jabak menggunakan gondola darurat menuju Desa Gedangan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Pasca-kejadian, warga terpantau mulai bergotong royong membersihkan sisa-sisa reruntuhan dan memperbaiki atap rumah yang masih bisa diselamatkan secara swadaya.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved