Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyesalkan sebelumnya tidak adanya mitigasi bencana di lokasi sekitar Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.
Hal tersebut menjadi salah satu pelajaran penting yang diperolehnya dari lawatan Komisi VIII DPR RI ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu.
“Pelajaran penting dari kunjungan kami ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru yakni belum adanya mitigasi bencana," kata Ace dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (13/12/).
"Terjadi seperti lahar dan lava, termasuk guguran awan panas. Kita bisa bayangkan masyarakat lari tunggang langgang, tanpa tahu kemana mereka akan dievakuasi," jelasnya.
"Tidak disiapkan jika terjadi lahar panas, mereka harus lari kemana, tidak ada tempat khusus dipersiapkan untuk evakuasi,” ungkap Ace.
Jadi, lanjut politikus Partai Golkar ini, pembelajaran buat seluruh pihak terkait bahwa kesiapsiagaan bencana itu menjadi sangat penting dalam konteks mempersiapkan mitigasi bencana itu.
Sejatinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peta rawan bencana, termasuk Peta Gunung Aktif yang kemudian bisa dipersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Legislator dapil Jawa Barat II itu mengutip pendapat Anggota DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid yang mengungkapkan dari sekitar delapan ribu desa di Indonesia, hanya 9,5% yang memiliki sistem peringatan dini bencana, dan 6% yang memiliki jalur evakuasi. Jadi artinya masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana.
“Bahkan kalau kita ke Bandung saja (yang berdekatan dengan ibu kota), baik potensi banjir, longsor, gunung merapi yang merupakan patahan Lembang, menurut saya saat ini kita tidak punya kemampuan resilience bencana," kata Nurwahid.
"Sehingga yang terjadi di Semeru ini memang karena kita belum siap. Belum mempersiapkan diri untuk evakuasi, tempat pengungsian dan lainnya. Hal itu tentu sangat kita sesalkan,” paparnya.
Ace mengajak Kepala BNPB yang notabene merupakan seorang prajurit TNI aktif yang masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk bersama-sama menjalani tugas misi suci menyelamatkan bangsa ini dari potensi bencana yang cukup besar.
“Harus gerak cepat dalam konteks relokasi dan tanggap darurat terhadap para pengungsi yang hampir semua mengaku trauma dan harus menjadi tempat baru,” pesan Ace. (RO/OL-09)
Banjir, kebakaran, angin kencang, gelombang pasang, dan tanah longsor bukan hanya mengancam keselamatan manusia, tapi juga menghambat pembangunan dan menimbulkan kerugian ekonomi besar.
MEMPERINGATI Hari Logistik Nasional 2025, Lion Parcel menyoroti peran kurir sebagai garda terdepan dalam menghubungkan Indonesia melalui pengiriman barang, termasuk di wilayah timur Indonesia dengan akses yang menantang.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
TANTANGAN dalam mengatasi dan melakukan mitigasi bencana di dunia saat ini disebut semakin kompleks. Berbagai isu global seperti perubahan iklim hingga tekanan urbanisasi menjadi pemicunya.
Cakupan perlindungan asuransi belum mampu mengimbangi besarnya potensi kerugian. Hal itu mengakibatkan semakin banyak pihak yang kurang atau tidak terlindungi.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peralihan musim hujan ke musim kemarau.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved