Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah. Keterbatasan anggaran mitigasi bencana tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya pencegahan sebelum bencana terjadi.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir alokasi anggaran mitigasi bencana yang dikelola BNPB relatif kecil.
“Kami laporkan setiap tahun untuk anggaran pencegahan atau mitigasi bencana itu berkisar antara 17 sampai 19 miliar rupiah per tahun. Tentu saja ini sangat kecil,” ujar Suharyanto dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/2).
Ia menjelaskan, anggaran mitigasi tersebut harus digunakan untuk menghadapi berbagai jenis dan klaster bencana yang terjadi di Indonesia. Padahal, secara geografis dan geologis, Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga bencana hidrometeorologi.
Suharyanto mengatakan, keterbatasan anggaran membuat upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah rawan bencana. Meski demikian, BNPB tetap berupaya meningkatkan kapasitas mitigasi melalui berbagai cara.
“Tentu saja kami tidak hanya bisa mengeluh kemudian tidak bekerja. Kami berupaya untuk tetap meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi,” katanya.
BNPB juga memanfaatkan berbagai skema pendanaan lain untuk memperkuat mitigasi, termasuk melalui pinjaman luar negeri.
“Untuk 2026 kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," beber dia.
Selain itu, BNPB juga mengoptimalkan pemanfaatan dana siap pakai yang umumnya digunakan saat status siaga darurat dan tanggap darurat ditetapkan. Dana tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk penanganan pascabencana, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan daerah agar lebih siap menghadapi bencana serupa di masa mendatang.
Menurut Suharyanto, tantangan anggaran mitigasi bencana menjadi perhatian penting karena banyak bencana di Indonesia bersifat berulang di wilayah yang sama.
Dengan pencegahan yang lebih kuat, penanganan bencana tidak lagi hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada upaya melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi. (H-3)
Pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari pascagempa bermagnitudo 7,6 yang terjadi pada Kamis (2/4).
Sekitar 70 warga di Kelurahan Mayau Kecamatan Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara memilih mengungsi secara mandiri ke perbukitan.
Dampak gempa di Kelurahan Mayau, Kecamatan Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara.
Sejumlah warga menggunakan perahu karet untuk menyeberangi sungai akibat jalan utama terputus karena luapan air di Desa Lhok Cut, Kecamatan Sawang, Aceh Utara.
Warga membersihkan pohon tumbang akibat angin puting beliung di Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved