Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada 2026.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan anggaran Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra berada di luar BNPB dan masih bersifat dinamis.
Di tengah frekuensi bencana yang kian meningkat, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru anjlok drastis. Dalam enam tahun terakhir, alokasinya merosot dari Rp7,14 triliun pada 2021 menjadi hanya Rp491 miliar dalam RAPBN 2026—penurunan terdalam sepanjang periode tersebut dan sinyal pengetatan fiskal yang berpotensi melemahkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman bencana.
Anggota DPR I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan perlu ada penyesuaian anggaran yang sejalan dengan meningkatnya frekuensi dan risiko bencana di Indonesia.
Pemerintah memastikan dukungan anggaran penuh untuk penanganan bencana di Sumatra dan Aceh. Dana siap pakai Rp500 miliar tersedia dan bisa ditambah
BNPB mengalami efisiensi anggaran 2025 sebesar 43%. Dari yang tadinya pagu anggaran sebesar Rp1,4 triliun, kini BPNPB hanya mendapatkan anggaran sekira Rp800 miliar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved