Banyak Titik Longsor Belum Tersentuh, Warga di Kabupaten Tapanuli Utara Soroti Anggaran Bencana

PENGALOKASIAN dan penggunaan anggaran penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Utara pascakejadian longsor 25 November 2025 mulai menuai sorotan. Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, penanganan material longsor serta normalisasi aliran sungai dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Bahkan sejumlah titik terdampak terlihat belum tersentuh penanganan.

Di Desa Parsingkaman, Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara-Sumatera Utara, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (24/2) mengaku kecewa terhadap pemerintah daerah karena hingga kini belum ada langkah konkret untuk membersihkan material longsor. Ia menyebut anak sungai yang diduga menjadi jalur utama aliran material juga belum dinormalisasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat warga yang ingin kembali memanfaatkan lahan bekas tapak rumah tidak mampu membersihkan material secara mandiri sehingga lahan belum dapat digunakan kembali sebagai tempat tinggal.

Baca juga : BNPB Sebut Anggaran Mitigasi Bencana Masih Minim

“Jika korban memilih menetap di hunian tetap yang dibangun pemerintah, setidaknya material longsor dibersihkan agar tidak terus mengingatkan kami pada peristiwa kelabu 25 November 2025,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan penanganan menyeluruh, khususnya di kawasan permukiman warga yang hingga kini masih tertimbun material longsor.

Keluhan serupa disampaikan warga Sibalangan, Kecamatan Adian Koting. Mereka berharap lumpur dan material longsor segera dibersihkan mengingat titik longsor berada di sisi badan Jalan Lintas Sumatra ruas Tarutung menuju Sibolga. “Kami tidak ingin terus menjadi perhatian para pelintas. Material longsor itu seakan belum mampu menghapus trauma kami,” katanya.

Baca juga : Legislator Minta Pemerintah Kaji Ulang Pemangkasan Anggaran Kebencanaan 2026

Di sisi lain, warga meminta pemerintah menelusuri pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD terkait penanganan dan pemulihan bencana. Minimnya tindakan di lapangan dinilai menimbulkan tanda tanya mengenai realisasi anggaran tersebut. “Kami khawatir dana yang dianggarkan tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak,” ujarnya.

Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar proses pemulihan berjalan maksimal serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang masih berupaya bangkit pascabencana.

Senada dengan itu, P. Silaban, warga Kecamatan Parmonangan, Selasa (24/2), berharap pihak pemeriksa keuangan negara turun melakukan audit guna memastikan tidak terjadi kebocoran keuangan daerah.

Sementara itu, Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Utara, Erwin Manalu, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/2), terkait sejumlah hal, antara lain total anggaran yang telah direalisasikan sejak penanganan bencana dimulai, rincian pos kegiatan beserta besarannya, biaya tanggap darurat seperti evakuasi dan logistik, anggaran perbaikan infrastruktur darurat, serta total bantuan yang telah disalurkan kepada warga terdampak. Hingga berita ini diturunkan, jawaban resmi dari BPBD Tapanuli Utara belum diperoleh. (E-2 )