Komisi VIII DPR Sebut Efisiensi Anggaran BNPB tidak Masuk Akal

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami efisiensi anggaran 2025 sebesar 43%. Dari yang tadinya pagu anggaran sebesar Rp1,4 triliun, kini BPNPB hanya mendapatkan anggaran sekira Rp800 miliar. Terkait dengan hal itu, Komisi VIII mengaku miris dengan efisiensi anggaran BNPB. Padahal, BNPB memiliki peran penting di wilayah Indonesia yang rawan bencana.

“Lembaga setingkat nasional, anggaran dari yang tadinya Rp1,4 triliun menjadi Rp800 miliar, ini sesuatu yang saya kira tidak masuk akal,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI I  Ketut Kariyasa Adnyana dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII dengan BNPB, Kamis (6/2).

Indonesia, kata dia, merupakan negara dengan risiko bencana tertinggi nomor dua di dunia. Bencana hidrometeorologi, geologi, hingga bencana vulkanologi mengintai berbagai daerah di Indonesia. Semestinya anggaran tahun 2025 meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya untuk lebih mengoptimalkan penanggulangan bencana di berbagai daerah, bukan malah ada efisiensi anggaran.

Baca juga : Efisiensi Anggaran BNPB, Alokasi Pengadaan Alat di Daerah Berkurang

“Saya membayangkan waktu covid-19 sudah saya anggap paling berat untuk mengelola dana APBN. Tapi sekarang ternyata jauh lebih berat. Ketika situasi normal, ini kok malah terjadi pengurangan begitu beratnya,” tegas dia.

Karenanya, ia berharap agar DPR dapat berjuang untuk memberikan anggaran optimal bagi BNPB demi kepentingan masyarakat luas. “Kita harus meyakinkan dulu, dari menteri keuangan dan sebagainya, kemudian harus kita yakinkan bahwa ini penting sekali. Jangan dikit-dikit menyetujui. Nanti ujung-ujungnya, tahun ini, tahun depan dikurangi lagi,” pungkasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa penanganan bencana di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa terus-menerus menjadi pihak utama yang menanggung beban bencana, sementara pemerintah daerah juga harus diberdayakan dengan regulasi yang lebih fleksibel.

Baca juga : Soal Efisiensi, Menko PMK: Anggaran Fokus untuk Pelayanan Masyarakat

Ia menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons bencana secara cepat karena dana baru bisa digunakan setelah status tanggap darurat ditetapkan.

“Sehingga pemerintah daerah, untuk mengeluarkan keuangan, selalu terkendala, harus menunggu tanggap darurat, karena aturan PP-nya seperti itu. Jadi memang kesimpulan kita harus bisa melakukan rekomendasi untuk perubahan terhadap PP12 tahun 2019, supaya fase siaga darurat dan transisi darurat pemulihan itu bisa menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah,” kata Selly.

Karenanya, menurut dia perlu adanya revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam menggunakan anggaran saat terjadi bencana. Dengan perubahan regulasi ini, diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT), bukan hanya pada fase tanggap darurat, tapi juga saat siaga darurat dan transisi darurat pemulihan. “Ini akan mempercepat respons terhadap bencana, terutama di daerah yang rawan bencana,” pungkasnya. (Z-9)