Efisiensi Anggaran BNPB, Alokasi Pengadaan Alat di Daerah Berkurang

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, memaparkan dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap operasional lembaganya pada  2025. Efisiensi anggaran ini, kata dia, berdampak langsung pada kemampuan BNPB untuk mendukung pemerintah daerah (pemda) dalam pengadaan alat dan peralatan penanggulangan bencana. 

Suharyanto menyoroti penurunan drastis alokasi dana untuk Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.

Baca juga : Efisiensi Anggaran, Menteri Rosan: Harus Lebih Inovatif Lagi

”Sebetulnya ini yang beberapa tahun ini kami selalu menyarankan kepada Komisi VIII karena sudah beberapa tahun kami tidak bisa membantu daerah dalam pengadaan alat peralatan seperti contohnya mobil dapur, mobil tangki, dapur lapangan, dan sebagainya. Tetapi karena ada efisiensi sehingga dana yang dialokasikan kepada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan ini berkurang tetapi masih menduduki porsi yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Suharyanto dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan BNPB, Kamis (6/2). 

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Suharyanto menjelaskan bahwa BNPB mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp620,5 miliar atau sekitar 43% dari total pagu awal Rp1,4 triliun.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Diharapkan Tidak Memengaruhi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Semula, kata dia, bantuan peralatan dan sarana penanggulangan bencana anggarannya ialah Rp370 miliar. Setelah adanya efisiensi, anggaran bantuan peralatan hanya mencapai  kurang lebih Rp45 miliar. Sehingga targetnya semula pengadaan peralatan dan kendaraan, semula 1.850 unit sekarang tinggal 235 unit. 

Baca juga : Efek Anggaran Dipangkas, Kementerian Investasi bakal Sesuaikan Budget Perjalanan Dinas

Efisiensi juga memengaruhi operasional internal BNPB. Suharyanto menjelaskan bahwa dana operasional rutin kantor pusat harus dikurangi. Meski demikian, BNPB akan tetap berusaha maksimal dalam merespons bencana di daerah, khususnya daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat. 

“Efisiensi ini berkaitan dengan operasional rutin daripada kantor pusat BNPB. Tetapi ketika terjadi ada bencana, apalagi daerah itu sudah status tanggap darurat, ini sedapat mungkin kami tetap membantu semaksimal mungkin. Jadi kami tetap dapat alokasi awal untuk dana siap pakai Rp250 miliar dan nanti sejalan dengan perkembangan tahun, ini biasanya Rp250 miliar ini tidak cukup walaupun karena ada efisiensi ini kami irit-irit betul, tetapi biasanya sampai bulan 4, bulan 5 kami sudah minta tambah,” paparnya. 

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, BNPB berkomitmen untuk tetap menjalankan 23 kegiatan prioritas nasional, meskipun dengan target yang disesuaikan. “Untuk kegiatan prioritas nasional BNPB, ini yang semula ada 23 kegiatan, ini efisiensi tetap 23 kegiatan, karena masing-masing kegiatan itu juga sangat penting, tetapi targetnya yang kami kurangi,” pungkas Suharyanto. (H-3)