Efisiensi Anggaran Diharapkan Tidak Memengaruhi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

EFISIENSI anggaran diharapkan tidak memengaruhi kinerja dan program prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Salah satunya Program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai 10 Februari 2025.

Itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, di sela-sela kunjungan  kerja ke RSUD Mohammad Anshari Saleh, Banjarmasin, Kamis (6/2).

 "Kita harap tidak berpengaruh pada program kementerian. Ya dari efisiensi anggaran Rp19,6 triliun Kemenkes tersebut memang sedikit ada pengaruh tapi tidak mengganggu persiapan pelaksanaan pemeriksaan gratis yang akan dimulai pada tanggal 10 Februari 2025," tutur Yahya.

Baca juga : Efek Anggaran Dipangkas, Kementerian Investasi bakal Sesuaikan Budget Perjalanan Dinas

Menurutnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis sudah siap, dengan pelaksana ialah puskesmas dan poliklinik di daerah-daerah. Pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca juga : Mendikdasmen Jamin Efisiensi Anggaran tak akan Ganggu Mutu Pendidikan

"Program ini khusus bantuan dari Presiden Prabowo yang merupakan Quick Win dari pemerintah diberikan kepada masyarakat. Jadi setiap ulang tahun anggota masyarakat dikasih hadiah pemeriksaan kesehatan minimal  tentang gula darah, darah tinggi, diabetes, asam urat dan biasanya yang diperiksa 13 sampai 14 penyakit," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya mendukung program pemeriksaan gratis dan menyebut sebagai program yang bagus. 

Baca juga : Efisiensi Anggaran, Kejaksaan Agung Potong 50% untuk Perjalanan Dinas

BPJS Kesehatan, ujar dia, juga ada program serupa seperti pemeriksaan riwayat kesehatan yang bisa dengan mobile JKN. 

Baca juga : Pemerintah Jangan Ugal-ugalan Efisiensi Anggaran demi MBG

"Pemeriksaan gratis ini bagus, karena orang menjadi ingat akan kondisi kesehatannya," tutur Ali Ghufron yang didampingi Direktur RSUD Moch Anshari Saleh, dr Among Wibowo.

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga pemerintahan untuk melakukan efisiensi anggaran seperti tertuang dalam Instruksi Presiden No.1/2025. (H-3)