Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selalu menghadapi tantangan besar. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga memastikan bangunan yang dibangun kembali lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan. Dalam hal ini, BNPB berupaya menyusun pedoman yang akan menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan infrastruktur.
Plt. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Eny Supartini menyampaikan bahwa regulasi dan pedoman teknis sangat dibutuhkan dalam memastikan pemulihan infrastruktur berjalan sesuai standar teknis yang berlaku. "Hal ini ditujukan agar proses pembangunan kembali dapat dilakukan dengan lebih baik dan aman," kata Eny dalam keterangan resmi, Senin (16/9).
Hasil evaluasi dari gempa bumi di Cianjur menunjukkan bahwa 67% rumah yang dibangun masyarakat tidak memenuhi standar teknis tahan gempa.
Baca juga : Pemahaman Masyarakat terkait Mitigasi Bencana Harus Konsisten Ditingkatkan
"Temuan ini menyoroti perlunya akses masyarakat terhadap informasi terkait standar teknis dan peraturan, agar mereka dapat membangun rumah yang lebih aman," jelas dia.
Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Perumahan BNPB, Swasono P. Rahradjo, memandu pembahasan yang menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait pedoman pemulihan perumahan dan infrastruktur.
"Diharapkan, pedoman ini akan memperkuat upaya pemulihan pascabencana yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan," pungkas dia. (S-1)
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved