KLHBPLH Kirim 10.000 Galon Air Bersih ke Aceh

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat merespons bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Atas instruksi langsung Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, pemerintah mengerahkan bantuan air bersih skala besar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

Sebanyak 25 truk pengangkut yang membawa total 10.000 galon air mineral diberangkatkan menuju daerah paling parah terdampak bencana. Bantuan tersebut didistribusikan ke Kabupaten Aceh Utara sebanyak 18 truk dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak tujuh truk, menyusul lumpuhnya infrastruktur air bersih akibat banjir dan longsor.

Menteri Hanif menegaskan bahwa ketersediaan air minum yang aman dan higienis menjadi prioritas mutlak dalam masa tanggap darurat. Menurutnya, banyak sumber air warga tercemar material banjir sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa darurat dan pemulihan pascabencana,” ujar Hanif, Sabtu (27/12).

Selain mengirimkan air kemasan, KLH/BPLH juga menurunkan tim teknis ke lapangan untuk mengoperasikan tiga unit alat penjernih air di Kabupaten Aceh Tamiang. Alat tersebut memungkinkan air setempat diolah secara cepat menjadi air layak konsumsi bagi masyarakat.

Saat ini, tim teknis KLH/BPLH tengah menempuh jalur darat menuju Aceh guna memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran sekaligus melakukan inspeksi dampak lingkungan. KLH/BPLH juga mendirikan posko tanggap darurat di Lhokseumawe sebagai pusat kendali operasi selama masa darurat hingga tahap pemulihan. Posko tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan, tetapi juga sebagai basis pemantauan kondisi lingkungan pascabencana. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan strategi rehabilitasi ekosistem jangka panjang di wilayah terdampak. KLH/BPLH berharap sinergi antara penanganan darurat dan pemulihan lingkungan dapat mempercepat normalisasi kehidupan warga Aceh serta menekan risiko penyakit akibat buruknya sanitasi pascabencana. (H-1)