Kendalikan Sampah dari Hulu, Menteri LH: Bogor Harus Jadi Kota yang ASRI

DALAM rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memimpin aksi bersih di Kota Bogor bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Aksi ini menjadi bagian dari upaya serius dalam menangani persoalan sampah yang semakin mendesak.

Kegiatan dimulai dengan apel bersama di halaman Botani Square, lalu dilanjutkan dengan pembersihan di sejumlah ruas jalan utama, termasuk Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista), Jalan Roda, Jalan Bata, Jalan Pedati, dan Jalan Lawang Saketeng. Kegiatan ini menggarisbawahi urgensi pengelolaan sampah yang harus dimulai dari hulu, sejalan dengan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Hanif menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan persoalan darurat nasional yang membutuhkan penanganan segera dan terkoordinasi dari pemerintah daerah.

Baca juga : Menteri LH Gugat Gudang Pestisida Pencemar Sungai Cisadane Tangerang

“Bapak Presiden meminta kita memimpin langsung penyelesaian sampah dari hulu. Bila perlu, para pimpinan daerah harus siap menjadi Ketua Bank Sampah unit di wilayahnya masing-masing untuk memastikan sampah dikelola dengan benar. Penyelesaian sampah dimulai dari sumbernya,” tegasnya. 

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bogor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Menurutnya, dengan konsistensi dan kolaborasi yang kuat, Kota Bogor memiliki potensi besar menjadi kota yang semakin bersih, tertata, dan berkelanjutan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menambahkan bahwa kehadiran Menteri LH/Kepala BPLH dan jajarannya semakin menguatkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

“Kota Bogor saat ini memiliki ratusan bank sampah, puluhan TPS3R, serta TPS yang telah beralih dari open dumping menjadi controlled landfill. Tahun ini, kami juga akan mendapatkan program waste to energy dari pemerintah pusat untuk mengolah sampah menjadi energi listrik,” jelas Dedie.

KLH/BPLH menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan di hilir. Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya dan melibatkan semua pihak, masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, dalam menciptakan budaya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Upaya ini menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan ekosistem dan mengurangi dampak krisis lingkungan yang semakin memburuk. (Ata/I-1)