Penanganan Banjir Aceh Dinilai Lambat, Warga Desak Status Bencana Nasional

UPAYA penanganan bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh menunjukkan belum adanya langkah teknis yang signifikan. Tim relawan yang telah berada di lokasi sejak dua pekan terakhir menilai bahwa mitigasi maupun penanganan pascabencana masih berjalan lambat.

Salah satu koordinator relawan, Resqi mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan minimnya respon teknis dari pemerintah. Ia menilai penanganan yang dilakukan sejauh ini belum memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca juga : Sudah 5 Bupati di Aceh Nyatakan tidak Sanggup Tangani Banjir, Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional

"Kalau kami menyimpulkan, di lapangan belum ada langkah konkret terkait perbaikan maupun rekonsiliasi pascabencana. Bahkan tenda BNPB baru dipasang tadi pagi, ketika Presiden Prabowo datang ke Aceh," kata Resqi dalam konferensi pers bersama Walhi, Jumat (12/12).

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan adanya kejanggalan serta kurangnya komitmen pemerintah dalam mengambil langkah cepat dan strategis untuk menangani bencana yang berdampak luas ini.

Sejumlah wilayah, terutama di kawasan Aceh Tengah, dilaporkan masih terisolir hingga hari ini. Akses darat tidak sepenuhnya dapat dilalui, sementara jalur alternatif yang dapat digunakan justru membutuhkan biaya tinggi.

Baca juga : DPR Tekankan Pentingnya Status Bencana Nasional untuk Percepatan Penanganan Banjir Sumatra

Resqi menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, pengiriman bantuan ke wilayah terisolir hanya dapat dilakukan melalui udara dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Bandara Rembele di Bener Meriah.

"Biaya pengiriman logistik melalui udara sangat mahal karena harga tiket melonjak. Ini membuat bantuan sulit masuk, sementara masyarakat sangat membutuhkan suplai yang cepat," tambahnya.

Meski pemerintah mengklaim bantuan telah menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi, warga setempat menilai distribusinya belum merata. Ketersediaan logistik yang sampai ke lokasi masih jauh dari kebutuhan harian masyarakat terdampak.

"Secara transportasi mungkin sudah bisa diakses, tapi komposisi bantuan belum merata dan belum mencukupi. Aceh masih sangat kritis terhadap logistik," ucap Resqi.

Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, warga dan relawan mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional. Mereka menilai langkah ini diperlukan agar mobilisasi bantuan dapat dilakukan secara lebih masif dari berbagai pihak, termasuk lembaga nasional maupun internasional.

Selain masih fokus pada kebutuhan darurat, warga Aceh juga menghadapi tantangan besar menjelang masa pemulihan pascabencana. Ratusan rumah rusak atau hilang terseret banjir, sementara infrastruktur seperti jalan dan jembatan banyak yang belum dapat difungsikan.

"Akses di Aceh masih sangat minim dan banyak daerah tetap terisolir. Karena itu, kami mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional agar penanganan lebih maksimal," tuturnya. (Fik/M-3)