Sudah 5 Bupati di Aceh Nyatakan tidak Sanggup Tangani Banjir, Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional

BANJIR telah meluluhlantakkan wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga lebih dari sepekan sejak bencana terjadi, puluhan ribu korban banjir yang selamat masih belum tertangani maksimal.

Banyak dari mereka yang belum tersentuh bantuan sambil berupaya bertahan hidup. Begitupun korban yang meninggal dunia, jenazah mereka banyak yang belum dievakuasi sehingga bencana ini makin terasa mengerikan.

Semakin hari terus terungkap kondisi di balik sendimen sampah banjir, lumpur yang terbawa dan tumpukan kayu gelondongan menyisakan beban berat.
Ditambah lagi harga barang meroket, ketersediaan bahan pokok sulit didapati hingga elpiji langka dan bahan bakar kendaraan raib.

Baca juga : Kondisi Bencana Sulit Dikendalikan Pemda, Tokoh Aceh Kritik Urungnya Penetapan Bencana Nasional

Kekhawatiran kondisi darurat itu membuat kepala daerah setingkat pimpinan kabupaten di Aceh pusing, galau, panik hingga blak-blakan mengaku tidak sanggup menangani bencana. Mereka pun menyurati Presiden Pranowo Subianto. Menurut perkiraan para bupati di Aceh itu, penangan harus cepat, menyeluruh dan menghadirkan kekuatan besar.

Mereka meminta penanganan banjir dahsyat segera ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. Melalui kerangka status nasional penangan lebih besar, efektif, kuat dan bisa melibatkan semua kementerian dan lembaga negara tingkat nasional.

Sesuai pengamatan Media Indonesia, Rabu (3/12) sedikitnya ada lima bupati di Provinsi Aceh itu mengaku tidak sanggup menangani dampak bencana banjir besar itu. Mereka masing-masing adalah Bupati Aceh Tengah Halili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan, dan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil.

Baca juga : Istana Akui Kerusakan Lingkungan Perparah Banjir Sumatra, Pemerintah Lakukan Investigasi

Bukan saja membuat pernyataan tidak sanggup menghadapi darurat banjir, mereka juga membuat surat resmi untuk diirim kepada kepala negara. Itu terpaksa dilakukan agar para lokasi terdampak segera tertangani dengan baik agar tidak bertambah korban jiwa dan tidak melahirkan persoalan baru.

Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Aceh Utara misalnya, pada Selasa (2/12) mengumumkan dengan resmi ketidakmampuan mereka menangani banjir sejak Rabu (26/11) pekan lalu. Pernyataan resmi itu tertuang dalam surat bernomor 400/1832/ 2035 ditandatangani oleh Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil, pada Selasa (2/12) kemarin. Surat bersifat penting itu menguraikan situasi kritis yang meluluh lantakkan kawasan Aceh Utara. Bahkan disebutkan daya rusak banjir itu melebihi kedahsyatan tsunami Aceh 26 Desember 2004 lalu.

Sedangkan Bupati Aceh Timur Iskandar Al-Farlaky dalam rapat dengan forkopimda setempat pada Minggu (30/11) mengatakan, wilayah kabupaten di bawah pimpinannya itu lumpuh total. Dari 24 kecamatan yang diterjang air bah, 2 di antaranya paling parah kerusakannya, yaitu Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Serbajadi.

Iskandar Usman juga mengaku kerusakan wilayah tersebut seperti hantaman gelombang besar tsunami 25 Desember 2004. Dengan uraian air mata dalam forum rapat pimpinan daerah itu Iskandar menjelaskan dua hari dua malam warga di lokasi banjir lapar tidak ada makanan. Pelayanan publik berhenti total, seperti listrik mati, telekomunikasi putus dan pasokan bahan logistik atau makanan gagal.

"Saya kerahkan semua kekuatan di Aceh Timur. Namun mohon maaf, belum bisa terjangkau seluruhnya, karena longsor dan banjir terparah di Madat, Simpang Ulim, Pante Bidari belum bisa terjangkau," tutur Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky kala itu. (MR/E-4)