Kondisi Bencana Sulit Dikendalikan Pemda, Tokoh Aceh Kritik Urungnya Penetapan Bencana Nasional

PENANGANAN bencana alam banjir bandang yang meluluhlantakkan kawasan Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, terseok-seok seperti siput berjalan. Jutaan korban berjuang tertatih-tatih dalam genangan lumpur dan sampah kayu gelondongan.

Sebagian besar masih bertahan dalam kelaparan dan krisis air minum. Tidak diketahui juga berapa jumlahnya yang telah meninggal tergulung air bah dan karena gagal mendapat pertolongan pertama.

Penelusuran Media Indonesia hingga hari keempat, Minggu (30/11) misalnya, di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dua mayat perempuan ditemukan berbalut lumpur dalam rumahnya. Tidak diketahui secara jelas apakah wanita itu meninggal terseret air atau karena berhari-hari terperangkap di tengah banjir.

Baca juga : BBM Langka dan Mahal, Pergerakan Warga Barat Selatan Aceh Menelusuri Lokasi Banjir Sulit

Itu secuil saja, ada puluhan lainnya sudah ditemukan dan ada yang masih dinyatakan hilang. Itu diduga karena tertutup sendimen banjir atau jauh belum terjangkau.

Lalu di Aceh Utara korban meninggal yang sudah di temukan sudah mencapai 41 orang dan puluhan lainnya masih hilang. Apalagi cukup luas kawasan pedalaman kampung pahlawan nasional Cut Meutia itu belum terjamah pencarian dan tidak lagi terhubung jalur darat atau komunikasi udara.

"Anak orang sudah dapat kabar dari orangtuanya dari kampung, sedangkan saya belum ada belum ada berita dari. Untuk saat ini centang 2 dari keluarga sangat berarti bagi kami dirantau," kata Nailul, mahasiswa asal Alue Drien, Kecamatan Pirak Timu yang kuliah di Lhokseumawe, menyuarakan isi hati kerinduan kepada orangtuanya di kampung.

Baca juga : Aceh Terisolir dan Krisis Bahan Makanan

Adapun di kawasan Pulau Tiga dan Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga Minggu (30/11) siang belum bisa menjangkau lokasi setempat. Itu karena terkepung banjir yang hampir menggelamkan perumahan penduduk.

"Kampung saya di Desa Alur Tani 1, sekitar 5 km dari Pulau Tiga. Belum ada kabar dari keluarga bagaimana kondisi abah, mamak, kakak dan keluarga," tutur Sugeng Handayani, kepala Sekolah Sukma Bangsa Pidie kepada Media Indonesia.

Itu hanya secuil dari kisah mereka yang sudah empat hari terkepung banjir dan tidak terjangkau atau tidak tersenyum bantuan dari luar. Bahkan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terkurung dari wilayah lain karena terkepung longsor, jembatan putus hingga badan jalan ambles ke jurang.

Mengetahui kondisi demikian, tokoh masyarakat yang termasuk tim juru runding perdamaian Aceh, Farhan Hamid, memberi pandangan. Menurutnya sikap Presiden Prabowo yang tidak menjadikan bencana banjir Sumatra sebagai Bencana Nasional tergolong aneh.

Padahal banyak pihak telah mendesak bahwa kerusakan besar yang sulit ditangan pemerintah daerah itu sudah sepatutnya berstatus Bencana Nasional. Tujuannya bukan sekedar meningkatkan status, melainkan jauh lebih luas untuk lebih cepat, efektif dan serius penanganannya.

Karena keterbatasan kemampuan pemerintah tiga provinsi sangat tidak sanggup mengeluarkan korban dari persoalan besar tersebut. Sebagai contoh sudah empat hari bencana berlangsung, evakuasi manyat saja belum tuntas, banyak jenazah korban masih bergelimpangan di mana-mana, terutama di kawasan pedalaman Aceh.

Lalu untuk menyelamatkan mereka yang masih hidup juga terhalang kendala besar. Yaitu terputus ada jalur transportasi, banyak lokasi banjir di lokasi pedalaman, tidak cukup personel evakuasi, minim stok bahan pokok pemerintah daerah hingga keterbatasan jumlah alat berat hingga tidak tersedia transportasi udara.

Sekarang persoalan penanganan korban belum tuntas, sudah timbul krisis bahan makanan. Bahkan lebih ironis lagi BBM kosong dan harga bahan pokok melambung tidak terjangkau.

Itu bencana baru yang sangat berpotensi mengundang kelaparan. Akhirnya bermuara penjarahan. Perlu diantisipasi segera jangan sampai terlambat sehingga sulit terkendali merugikan semuanya.

Mantan anggota DPR RI Fraksi PAN itu menyarankan pemerintah, baik pemerintah kabupaten/kota dan gubernur daerah berdampak banjir untuk serentak turun ke lokasi membuat pernyataan sikap. Melalui video dari kawasan terparah itu disebarkan ke berbagai media nasional dan internasional tentang kondisi lapangan.

Lalu duduk bersama dengan legislatif sepakat dan satu kata mendesak pemerintah pusat segera memberlakukan Bencana Nasional. Para Gubernur dan legislatif tiga provinsi di Sumatra harus kompak satu tujuan dan segera duduk bersama membicarakan konsep penanganan melalui status Bencana Nasional.

"Penting sebelum korban terus bergelimpangan. Kita takuti imbas keterlambatan penanganan akan terjadi kelaparan, terus jatuh korban. Jangan sampai terjadi penjarahan di mana-mana. Sayang untuk meningkatkan status Bencana Nasional saja sungguh mahal harganya," tutur tokoh yang termasuk pencetus Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) itu.

Ditambahkan Farhan, alam Aceh yang luas terbentang jauh hingga pesisir dan pedalaman lereng bukit Barisan sangat sulit bila hanya ditangani dari kekuatan pemerintah lokal. Selain itu, tidak cukup anggaran untuk rehabilitasi rekonstruksi pada tahap pemulihan.

"Kalau hanya kedatangan pejabat pemerintah pusat sekedar menyerahkan satu dua miliar rupiah, itu bukan penanganan namanya. Saya yakin untuk Aceh saja membutuhkan puluhan trilliun rupiah," demikian pandangan tokoh senior Aceh yang banyak mengenyam pengalaman perdamaian Aceh. (MR/E-4)