Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, meminta pemerintah pusat segera menetapkan bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.
Ia menilai penetapan status tersebut penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan didukung sumber daya yang memadai.
Abidin menyatakan, situasi darurat yang ditandai dengan korban jiwa yang terus bertambah serta kerusakan infrastruktur yang luas tidak dapat ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, status bencana nasional akan memastikan keterlibatan penuh pemerintah pusat sehingga proses pemulihan dan mitigasi dapat berjalan lebih efektif.
“Kami berharap Presiden dan BNPB segera mengambil keputusan ini demi keselamatan rakyat dan ketahanan daerah,” kata Abidin Fikri dalam keterangan yang diterima, Senin 1/12).
Ia menambahkan bahwa dampak bencana di tiga provinsi tersebut sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya keputusan cepat dari pemerintah pusat agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terarah.
Abidin juga menyesalkan pernyataan Kepala BNPB yang menyebut situasi bencana ini terlihat mencekam hanya di media sosial. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak menunjukkan empati terhadap warga yang terdampak.
“Tidak seharusnya Kepala BNPB memberikan pernyataan bencana ini hanya mencekam di media sosial saja dan itu sangat melukai rakyat yang terdampak bencana dan tdk menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat, status bencana nasional seharusnya sudah ditetapkan dengan tegas oleh Pemerintah dengan melihat fakta di lapangan jangan sampai butuh korban yang banyak baru bertindak.” jelasnya. (P-4)
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar atas dugaan keterlibatan bencana banjir Sumatra
Tidak ada lagi seragam sekolah yang tersisa di Jamat. Siswa mengenakan pakaian warna-warni seadanya hasil pemberian donatur.
PERAN dunia usaha dalam penanganan bencana semakin terlihat melalui kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan kecepatan distribusi dan skala bantuan.
Pascabanjir Batang Toru, warga Desa Garoga berharap pemulihan lahan pertanian. Simak kisah haru para pengungsi yang menanti hari ceria di tengah lumpur.
SUNGGUH lama dan sangat perih penderitaan ribuan warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
AKSES jalan penghubung dari Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kota Sibolga, Sumatra Utara, masih terputus hingga Rabu (24/12). Perbaikan tetap dilanjutkan meski dalam suasana perayaan Natal.
Kemenhut melalui UPT Koordinator Wilayah Aceh terus melakukan percepatan penanganan dampak bencana banjir berupa pembersihan tumpukan kayu dan material
SEBANYAK enam daerah di Sumatra Utara ditetapkan sebagai titik rawan mudik Nataru 2025/2026 karena belum pulih dari dampak bencana.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) kembali melakukan penyegelan terhadap 3 subjek hukum.
Korban banjir di Kecamatan Tanjungpura, Langkat, mulai terjangkit penyakit di posko pengungsian. Warga mengeluhkan demam, batuk, dan kondisi buruk lainnya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved