Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait pencabutan 18 PBPH pada Februari lalu. Kini Kemenhut akan kembali mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.
Ia mengatakan komitmen untuk melakukan perlindungan hutan terus diimplementasikan. Salah satunya dengan dibentuknya Satgas PKH, pemulihan 12 juta lahan kritis hingga menghibahkan lahan pribadi Prabowo di Aceh untuk konsevasi Gajah Sumatera.
"Presiden Prabowi jangan diragukan soal jaga hutan. Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami Sudah menyita 3,5 juta hektar sawit Ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal," ujarnya, Kamis, (4/12).
Ia mengatakan, amanah untuk menjaga hutan dititipkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal menjabat. "Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma 1, "Jaga Hutan", dan berani," ujar Menhut.
Menhut Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk berhati-hati dalam menerbitkan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Ia menegaskan, selama dirinya menjabat Menteri Kehutanan tidak ada satupun ijin PBPH baru yang diterbitkan untuk penebangan.
"Presiden juga memerintah untuk sangat berhati-hati menerbitkan perijinan. Amanah ini saya jaga betul. Tidak satupun ijin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan. PBPH Yang saya terbitkan semua adalah “Jasa Lingkungan” yang merupakan ijin untuk menanam," kata Raja Antoni.
Saat ini, Kemenhut membuka kerjasama nasional dan internasional yang selama ini macet. Ia lantas meminta dukungan dan doa untuk terus menjalankan amanah yang diberikan Prabowo dalam menjaga hutan Indonesia. "Amanah jaga hutan ini bentuk pertanggungjawaban saya kepada presiden dan rakyat Indonesia. Mohon dukungannya," pungkasnya. (Ant/H-3)
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
survei tentang persepsi publik terhadap Polri oleh CISA sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Industri kehutanan nasional dinilai tengah memasuki fase transisi yang menuntut pembaruan model bisnis dan penguatan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan.
Dampak banjir dan longsor yang melanda Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, masih dirasakan warga hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Pendalaman penyidikan ini bertujuan mengungkap jaringan ekosistem pelaku dan modus operandi perusakan kawasan hutan
Upaya Indonesia mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 masih menghadapi tantangan fundamental yaitu kesenjangan pendanaan yang masif.
Menteri Hanif menegaskan pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, tapi harus memandang keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved