Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERWAKILAN berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik menyampaikan Deklarasi Asia Pasifik untuk Palestina pada Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina 2025 yang digelar di Jakarta, 7-8 November 2025. Peserta konferensi terdiri dari unsur pemerintah, parlemen, akademisi, pemuka agama, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, gerakan pemuda, serta gerakan solidaritas dari berbagai negara.
Salah satu hasil penting konferensi ini adalah kesepakatan untuk memperkuat kerja Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP) di kawasan Asia-Pasifik, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat gerakan solidaritas tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, pada Sabtu (8/11/2025) di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
Prof. Sudarnoto menegaskan, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza harus menjadi perhatian dunia.
“Tragedi genosida dan kekejaman massal yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza, di mana puluhan ribu warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak telah dibunuh, dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi dalam kondisi kelaparan, blokade, dan penghancuran infrastruktur vital termasuk rumah sakit, sekolah, serta rumah ibadah," ucapnya dalam keterangannya, Minggu (9/11).
Ia juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB (1945), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Jenewa (1949), dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948).
“Juga menyadari ketidakadilan historis yang menimpa rakyat Palestina akibat puluhan tahun pendudukan, pengusiran, dan penolakan sistematis terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pangan dan obat-obatan,” papar Prof. Sudarnoto.
Ia menambahkan apresiasinya terhadap gerakan solidaritas internasional.
“Menyampaikan apresiasi mendalam kepada gelombang gerakan solidaritas global, termasuk di wilayah Asia-Pasifik, yang telah memobilisasi jutaan orang untuk menuntut keadilan, akuntabilitas, dan terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Isi Deklarasi Asia Pasifik untuk Palestina menegaskan sepuluh poin utama, mulai dari kecaman atas genosida Israel, seruan penghentian blokade Gaza, penegasan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan, hingga pembentukan Dana Wakaf Palestina dan dorongan untuk memperluas gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) di Asia-Pasifik.
Deklarasi itu juga menyerukan agar pasukan multinasional yang dipimpin Indonesia, Turki, dan Malaysia ditempatkan untuk menegakkan gencatan senjata serta resolusi PBB, serta mendesak ICJ dan ICC mempercepat proses hukum terhadap kejahatan perang Israel.
Pada penutupan konferensi, para peserta menyampaikan komitmen bersama untuk terus berjuang hingga Palestina meraih kemerdekaan penuh.
“Dalam persatuan dan solidaritas, dari Asia-Pasifik untuk Palestina, kami nyatakan komitmen tak tergoyahkan untuk keadilan, martabat, dan kebebasan,” pungkas Prof. Sudarnoto.
Konferensi ini digelar oleh MUI bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, GCAP, organisasi masyarakat sipil, pemuka agama, lembaga filantropi, dan perwakilan parlemen dari berbagai negara.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan ini, antara lain Ketua Palestine Research Center Nur Mutmainnah Rahim, Ketua GCAP Ziyad Bumilkha, Sekjen GCAP Ahmed Atawnah, Prof. Din Syamsuddin, KH. Zaitun Rasmin, KH. Oke Setiadi Affendi, KH. Bunyan Saptomo, Buya KH. Amirsyah Tambunan, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, bersama para delegasi negara-negara Asia-Pasifik yang mendukung perjuangan Palestina. (E-4)
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
RESIDEN Prabowo Subianto disebut menyadari risiko besar yang menyertai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), itu disampaikan mantan Wamenlu Dino Patti Djalal
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution saat melakukan kunjungan ke Islamabad
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta berharap Presiden Prabowo Subianto dapat membawa hasil positif bagi kemerdekaan Palestina
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved