Soal Board of Peace, Muhammadiyah Ingatkan Indonesia Tetap Bela Kemerdekaan Palestina

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur dalam keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP), agar peran tersebut tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip perdamaian yang berkeadilan.  Muhammadiyah menilai, tanpa langkah strategis yang jelas, keanggotaan Indonesia di Board of Peace justru berisiko menjauh dari komitmen moral bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Keikutsertaan Indonesia dalam BoP harus tetap berada dalam koridor UUD 1945 dan prinsip dasar bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan (there is no peace without justice),” demikian keterangan resmi Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterima Media Indonesia, Minggu (28/2).

Muhammadiyah merekomendasikan agar pemerintah Indonesia secara aktif memperjuangkan penyesuaian Charter BoP dengan Resolusi DK PBB No. 2803 yang menjadi dasar hukum pembentukannya. Menurut Muhammadiyah, penyelarasan tersebut penting agar kewenangan Board of Peace tidak melampaui mandat dan tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Baca juga : Muhammadiyah soal Board of Peace: Harus Jelas Menuju Kemerdekaan Palestina

“Indonesia perlu mendesak agar tujuan Board of Peace dinyatakan secara terbuka dan tegas, yakni kemerdekaan Palestina, penghentian pendudukan Israel, serta pengakhiran perampasan tanah Palestina, khususnya di West Bank,” tegas Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga menyoroti persoalan keterwakilan Palestina dalam Board of Peace. Di saat Israel tergabung sebagai anggota, Palestina justru tidak memiliki posisi resmi di lembaga tersebut.

“Berdasarkan amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan, Indonesia perlu mengupayakan agar Palestina menjadi anggota Board of Peace atau setidaknya memastikan aspirasi rakyat Palestina disuarakan secara konsisten,” ujar Muhammadiyah.

Baca juga : Muhammadiyah: Syarat Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel, Kemerdekaan Penuh untuk Palestina

Selain itu, Muhammadiyah mendorong Indonesia berperan aktif dalam diplomasi rekonsiliasi nasional Palestina. Persatuan faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah, dinilai sebagai prasyarat penting bagi perjuangan kemerdekaan yang efektif dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki modal diplomatik dan kepercayaan internasional untuk mendorong rekonsiliasi Palestina sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian yang adil,” pungkas Muhammadiyah.

Seperti diketahui, Board of Peace dibentuk berdasarkan Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 29 September 2025 dan kemudian didukung Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi No. 2803 tertanggal 17 November 2025. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang menandatangani dan bergabung dalam lembaga tersebut. (H-4)