Berbekal Spirit KAA, Indonesia Lebih Layak Pimpin Board of Peace ketimbang AS

GERAKAN buruh Indonesia mulai bergerak di panggung diplomasi internasional untuk memastikan mandat rakyat Indonesia terkait kemerdekaan Palestina tetap terjaga dan tidak didominasi oleh kepentingan sepihak Amerika Serikat (AS).

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama 23 konfederasi dan federasi buruh lainnya secara resmi menginisiasi dan menggalang kekuatan aktivisme buruh nasional dan global untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian dunia yang kini tengah menjadi sorotan.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, dalam konferensi pers di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/2) sore, menyatakan bahwa Indonesia memiliki legitimasi moral dan historis yang lebih kuat untuk memimpin badan perdamaian tersebut dibandingkan negara lain, termasuk AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan alamiah dari peran historis Indonesia sebagai pelopor kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Baca juga : Indonesia Paham Risiko Gabung Board of Peace, Tujuannya Tetap Palestina Merdeka

Jumhur mengingatkan dunia bahwa Indonesia memiliki rekam jejak emas dalam diplomasi perdamaian melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) dan pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB). Menurutnya, spirit Dasasila Bandung sangat relevan untuk dibawa ke dalam BoP. “Kita punya sejarah panjang memimpin bangsa-bangsa terjajah melalui KAA dan GNB,” ujar Jumhur.

Menurutnya keterlibatan aktif Indonesia sangat krusial untuk menyeimbangkan posisi AS, yang selama ini dinilai sebagai bagian dari masalah dalam konflik Palestina.

"Kita harus memastikan Presiden Prabowo membawa mandat hampir 300 juta rakyat Indonesia yang merindukan kemerdekaan Palestina. Indonesia adalah yang paling berhak menentukan arah kebijakan Board of Peace," ujar Jumhur bersama para pendeklarasi gerakan Inisiator Aliansi Buruh dan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

Jika kepemimpinan tunggal tidak memungkinkan, lanjutnya, KSPSI mengusulkan skema co-chair atau kepemimpinan bersama dalam BoP.

"Kita curiga jika diserahkan begitu saja kepada Amerika Serikat, aspirasi bangsa Indonesia tidak akan tercapai. Maka, Indonesia harus menjadi bagian penting, mungkin berbagi kursi ketua dengan Donald Trump atau pemimpin negara lain, agar kebijakan BoP lebih berimbang," ucapnya.

Guna memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global, KSPSI berencana menggalang aksi massa besar-besaran usai Idulfitri mendatang. Pawai akbar yang diproyeksikan melibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang dari berbagai golongan dan agama ini akan dipusatkan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin, Jakarta.

Selain aksi domestik, 23 konfederasi dan federasi buruh yang tergabung dalam inisiatif ini juga akan bersurat ke jaringan serikat buruh internasional serta Organisasi Buruh Internasional (ILO). Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan dunia terhadap kemerdekaan Palestina melalui kepemimpinan Indonesia di BoP.

KSPSI dalam waktu dekat juga berencana melakukan safari ke berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan DPR RI untuk mengonsolidasikan dukungan nasional dalam mengawal perjuangan diplomasi ini.

Rekonstruksi Gaza

Terkait rencana rekonstruksi pascakonflik di Gaza, KSPSI memberikan catatan kritis. Jumhur mengingatkan agar proses pembangunan kembali tersebut tidak menjadi alat untuk merelokasi atau meminggirkan warga asli Palestina.

"Dunia internasional harus menjamin bahwa pembangunan di Gaza dilakukan oleh dan untuk warga Gaza. Kami menuntut agar rekonstruksi tersebut memprioritaskan keterlibatan pekerja dan buruh Palestina, bukan justru meminggirkan mereka di tanah sendiri," tandas Jumhur. (B-3)