5 Poin Seputar Pencabutan IUP Tambang Nikel di Raja Ampat

PEMERINTAH melakukan konferensi pers tentang pencabutan 4 dari 5 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam konferensi pers tersebut terdapat 5 poin penting yang perlu diketahui.

Berikut, poin-poin seputar pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya :

• Adanya Potensi Pidana

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut adanya potensi menjatuhkan sanksi pidana terhadap empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat yang Izin Usaha Pertambangannya (IUP)-nya dicabut. Keempat perusahaan tersebut ialah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.

Baca juga : Tambang Nikel di Raja Ampat, Walhi Sebut Pertambangan yang Berizin atau tidak Berdampak pada Lingkungan

"Penanganan atas empat perusahaan tambang itu akan melalui tiga pendekatan, salah satunya potensi gugatan pidana. Memang ada potensi ke sana (pidana), karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma, ini ada potensi pidana terkait kegiatan pertambangan yang telah dilakukan," kata Hanif Kemarin, (10/6).

Selain pidana, pendekatan juga dilakukan secara administrasi dan sengketa lingkungan. Hanif menegaskan keempat perusahaan tambang itu tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan di lokasi tambang.

Ia berjanji kementeriannya bersama Kementerian ESDM menyatakan akan mengawasi pemulihan lingkungan tersebut.

Baca juga : Izin Tambang Raja Ampat Terbit di Era Jokowi, Golkar Bela Bahlil

"Intinya kegiatan yang telah dilakukan wajib melakukan pemulihan di sana, tidak berarti dicabut kemudian selesai," ucapnya.

• IUP PT Gag Nikel tak Dicabut

PT Gag Nikel menjadi satu-satunya perusahaan yang selamat dari amputasi pencabutan IUP oleh pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah tidak mencabut IUP PT Gag Nikel karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Sekali pun PT Gag tidak kita cabut, kita atas perintah Presiden, kita awasi khusus dalam implementasinya. Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi total terkait urusan di Raja Ampat," kata Bahlil.

Baca juga : Pengamat Sebut Aroma Pelanggaran Pidana Kental di Tambang Nikel Raja Ampat

Meski begitu Menteri LH, Hanif mengaku akan segera melakukan audit lingkungan terhadap operasional blok penambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat. Langkah audit lingkungan PT Gag Nikel itu sebagai bentuk penguatan pengawasan dan jaminan perlindungan lingkungan. 

"Dalam waktu segera, kami akan menugaskan audit lingkungan untuk menambah safeguard terhadap aktivitas penambangan di PT Gag Nikel," ungkap Hanif.

• Arahan Presiden Prabowo

Dari kelima perizinan, hanya PT Gag Nikel yang perizinannya tidak dicabut. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh aktivitas pertambangan PT Gag Nikel akan diawasi dengan ketat, mulai dari Amdal, reklamasi dan dipastikan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Baca juga : Usai Pencabutan IUP, Saatnya Majukan Pariwisata Raja Ampat

"Walaupun Gag tidak kita dicabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasi nya, jadi amdal nya harus ketat, reklamasi nya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang, jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan (penambangan) di Raja Ampat," jelas Bahlil.

• Ekosistem Biota Laut

Bahlil menyebut alasan pemerintah mencabut keempat IUP tersebut karena faktor lingkungan.

"Dalam implementasinya, empat perusahaan itu terdapat (melakukan) beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan," beber dia.

Alasan lainnya pemerintah mencabut keempat IUP tersebut adalah pemerintah berkomitmen untuk melindungi dengan memperhatikan biota laut dan juga karena konservasi.

"Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," ujarnya.

• Foto Hoaks

Menteri ESDM Bahlil menyebut tersebar di masyarakat gambar hoaks yang menampilkan kerusakan lingkungan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat. Ia memastikan informasi itu tidak benar atau hoaks. Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan bahwa kawasan wisata andalan Raja Ampat tersebut tidak terdampak aktivitas pertambangan nikel.

"Kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Piaynemo yang menjadi pusat geopark dan pariwisata Raja Ampat mengalami kerusakan lingkungan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu," ungkap Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan kondisi di Pulau Gag, lokasi operasi PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk. Menurutnya, tidak ada kerusakan terumbu karang ataupun pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas tambang di wilayah tersebut.

"Dari total 13 ribu hektare wilayah Pulau Gag, hanya sekitar 260 hektare yang dibuka untuk aktivitas tambang. Dari luas itu, lebih dari 130 hektare sudah direklamasi. Bahkan sekitar 54 hektare di antaranya telah dikembalikan kepada negara,” pungkasnya. (H-4)